KPK Luncurkan Program Pilkada Serentak Berintegritas 2015

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tiga pasangan calon Walikota Semarang mengambil nomor urut di komplek Balaikota Semarang, 25 Agustus 2015. Pengambilan nomor urut ini adalah rangkaian proses Pilkada serentak pada Desember nanti. TEMPO/Budi Purwanto

    Tiga pasangan calon Walikota Semarang mengambil nomor urut di komplek Balaikota Semarang, 25 Agustus 2015. Pengambilan nomor urut ini adalah rangkaian proses Pilkada serentak pada Desember nanti. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) luncurkan program Pilkada Berintegritas 2015. Program ini diluncurkan sebagai upaya KPK menghadapi perhelatan politik terbesar tahun ini yang rentan politik uang.

    "KPK berupaya membantu menghadirkan penyelenggaraan pilkada yang bersih dan jujur," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam Peluncuran dan Talkshow Program Pilkada Berintegrasi 2015 di kantornya, Senin, 31 Agustus 2015.

    Adnan menjelaskan pihaknya turut ambil bagian karena pilkada mempunyai posisi strategis dalam menentukan masa depan. Pemimpin daerah yang akan datang menentukan apakah Indonesia bisa terbebas dari belenggu korupsi.

    KPK akan mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi di sembilan provinsi dan dua kabupaten/kota, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kota Surabaya, dan Kabupaten Bandung.

    "Untuk sosialisasi politik kami buat VCD yang akan dibagikan ke semua stakeholders. Isinya tentang tata cara menyelenggarakan pilkada yang berintegritas bebas dari politik uang," kata Adnan.

    Data KPK menyebutkan sejauh ini ada 61 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Adnan berharap, ke depan masyarakat akan memilih dengan integritas supaya terpilih juga pemimpin yang berintegritas.

    NIBRAS NADA NAILUFAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.