Komisi Penyiaran Minta Televisi Ramah Kaum Difabel

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi penyandang cacat / kaum difabel. REUTERS/Rafael Marchante

    Ilustrasi penyandang cacat / kaum difabel. REUTERS/Rafael Marchante

    TEMPO.CO, Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah meminta stasiun televisi memberikan ruang kepada para kaum difabel agar bisa berkreasi. Anggota KPID Jawa Tengah Asep Cuwantoro menilai hingga kini keberadaan kaum difabel belum mendapatkan perhatian serius dalam dunia penyiaran.

    "Bahkan masih banyak lelucon di acara televisi yang mendiskriminasikan kaum difabel," kata Asep di Semarang, Senin, 31 Agustus 2015. Dari hasil pemantauan yang dilakukan KPID Jawa Tengah terhadap isi tayangan stasiun televisi, baik nasional maupun lokal, kesempatan kaum difabel untuk tampil di layar kaca televisi maupun radio masih sangat minim.

    Padahal, kata Asep, tampil di stasiun televisi merupakan bagian dari bentuk pemberdayaan kaum difabel dalam meningkatkan kemampuan dan hal-hal yang dapat dilakukannya. Selain itu, lembaga penyiaran juga wajib memenuhi hak-hak kaum difabel untuk mendapatkan layanan siaran yang ramah bagi kaum difabel.

    Padahal Undang-Undang Dasar 1945 sudah cukup memberikan perlindungan terhadap kaum difabel. Asep mengakui Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sangat kurang memberikan tempat bagi kaum difabel. Namun KPI sudah berupaya mengakomodir melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

    Direktur Yayasan Sasana Integritas dan Advokasi Difabel (SIGAp) Joni Yulianto menyatakan kaum difabel selama ini tidak dianggap sebagai masyarakat yang setara. “Media belum memiliki agenda keberpihakan terhadap kaum difabel,” kata Joni. Joni mengaku punya pengalaman bagaimana stasiun televisi justru mengeksploitasi kaum difabel. Suatu ketika Jono dikejar reporter televisi untuk wawancara.

    “Saya akan diangkat sebagai tokoh difabel pada salah satu program yang lebih mengeksploitasi kaum difabel. Saya tolak karena saya rasa sampai tahapan menghina," kata Joni.

    Joni mengatakan seharusnya media televisi menjadi alat kampanye kepedulian terhadap penyandang disabilitas. “Media jangan hanya menginformasikan tentang kecacatannya, tetapi pada apa hal-hal yang dapat dilakukan oleh kaum difabel,” kata Joni.

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.