Sidang Korupsi Haji, Suryadharma Ali Dijerat Pasal Berlapis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali memberi keterangan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 10 April 2015. Setelah diperiksa selama 9 jam, Suryadharma Ali resmi ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali memberi keterangan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 10 April 2015. Setelah diperiksa selama 9 jam, Suryadharma Ali resmi ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO , Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menggelar sidang perdana bekas Menteri Agama Suryadharma Ali hari ini, Senin, 31 Agustus 2015. Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan tim penuntut umum lembaganya siap memperlihatkan dua alat bukti yang telah didapat untuk menghukum politikus Partai Persatuan Pembangunan itu. "Tim memiliki keyakinan atas persiapan pembuktian ini semua. Kami selalu siap menghadapi persidangan pokok korupsi," katanya kepada Tempo kemarin.

    Berdasarkan salinan dokumen yang didapat Tempo, penuntut umum mempersiapkan dakwaan berlapis untuk Surya dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dari aturan ini, Surya bisa dikenai ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

    Selama menjadi Menteri Agama pada 2010-2014, Suryadharma diduga menyalahgunakan wewenang dalam hal penunjukan petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas Pendamping Amirul Hajj. Selain itu, Suryadharma dituding menyalahgunakan Dana Operasional Menteri dan mengarahkan tim Penyewaan Perumahan Jemaah haji Indonesia untuk menyewa penginapan yang tak sesuai dengan ketentuan. Politikus PPP itu juga dituding memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak sesuai dengan ketentuan.

    Jaksa menuliskan, dalam kasus ini negara merugi hingga Rp 27 miliar dan 17,9 juta riyal. "Akibat perbuatan Surya, diduga keuangan negara rugi hingga Rp 27 miliar dan 17,9 juta riyal," demikian tercantum dalam salinan dokumen. Angka itu didapat dari dua laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tertanggal 5 Agustus 2015.

    M RIZKI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.