Jokowi Minta Kantor Staf Kawal Pemberantasan Mafia Pelabuhan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menendang bola sebagai tanda dibukanya turnamen sepak bola Piala Presiden 2015 di Stadion Dipta, Gianyar, Bali, 30 Agustus 2015. Ajang Piala Presiden 2015 ini digagas pebisnis Erick Tohir. TEMPO/Johannes P. Christo

    Presiden Joko Widodo menendang bola sebagai tanda dibukanya turnamen sepak bola Piala Presiden 2015 di Stadion Dipta, Gianyar, Bali, 30 Agustus 2015. Ajang Piala Presiden 2015 ini digagas pebisnis Erick Tohir. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Deputi I Bidang Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas Kantor Staf Presiden, Yuni Rusdinar, mengatakan Presiden Joko Widodo memintanya lembaganya mengawal pemberantasan mafia pelabuhan. Tujuannya, agar konsep Poros Maritim bisa segera terlaksana.

    "Kami diminta pantau terkait banyaknya kasus yang menyangkut pelabuhan, mulai dari perizinan atau pun hal lainnya akhir-akhir ini," kata Yuni, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 30 Agustus 2015.

    Yuni mengatakan beberapa kasus seperti permasalahan dwelling time, dan yang terakhir, penggeledahan kantor Direktur Utama PT Pelindo adalah demi perbaikan kualitas perizinan di pelabuhan. Presiden, kata dia, mendesak kementerian teknis segera mencari resep perbaikan.

    "Karena itu memang menjadi bagian dari program utama Presiden," ujarnya. "Tapi, KSP tidak punya kewenangan menindak. Kami hanya memberikan rekomendasi perbaikan terhadap program prioritas."

    Yuni juga berharap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli segera bergerak cepat dengan Tim Satuan Tugas Mafia Pelabuhan yang dibentuknya. Dia optimitis setelah Tim itu bekerja, akan memberikan perubahan. Khususnya untuk sistem perizinan di pelabuhan.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.