Calon Bupati Mojokerto Rebutan Suara NU dan Pegawai Negeri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang polisi wanita (Polwan) di Mojokerto, Jawa Timur, di sela-sela persiapan pengamanan Pilkada, mengangkat seorang anggota TNI berbadan kekar hanya dengan jari telunjuk, setelah tangannya dibasuh dengan air rendaman batu akik Sojol. TEMPO/Ishomuddin

    Seorang polisi wanita (Polwan) di Mojokerto, Jawa Timur, di sela-sela persiapan pengamanan Pilkada, mengangkat seorang anggota TNI berbadan kekar hanya dengan jari telunjuk, setelah tangannya dibasuh dengan air rendaman batu akik Sojol. TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO.CO, Mojokerto - Para calon kepala daerah di Jawa Timur bakal memperebutkan suara dari anggota Nahdlatul Ulama (NU) dan pegawai negeri sipil (PNS). Termasuk dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Mojokerto.

    Dua pasangan calon diusung gabungan partai politik, yakni inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan Choirun Nisa-Arifudinsyah. Sedangkan satu pasangan calon lain maju dari jalur perseorangan, yakni Misnan Gatot-Rahma Shofiana.

    Mustofa dan Nisa merupakan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto periode 2010-2015. Namun kini keduanya pecah kongsi dan sama-sama mencalonkan kembali sebagai calon bupati. Mustofa diusung tujuh parpol, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan Nisa-Arif diusung empat parpol: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

    Sebagai dua pimpinan eksekutif, baik Mustofa maupun Nisa sama-sama punya pengaruh dan pasti membuat pilihan PNS akan terbelah dalam pemungutan suara nanti. Mustofa dikenal tegas dan cepat menyelesaikan masalah tapi cukup otoriter dalam kepemimpinannya. Meski begitu, masih banyak pejabat yang merapat kepadanya.

    Di sisi lain, para pejabat, guru, kepala sekolah, dan kepala desa yang kecewa dengan gaya kepemimpinan Mustofa hampir dipastikan akan lari ke Nisa.  

    “PNS dan kepala sekolah sampai guru negeri dan swasta kebanyakan ke Bu Nisa, bisa 80 persen,” kata ketua tim sukses Nisa-Arif, Heri Ermawan, Sabtu, 29 Agustus 2015. Nisa merupakan bekas PNS yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.

    Suara Nahdliyin diprediksi mayoritas juga ke Nisa. Sebab, Nisa merupakan kader NU dan istri Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto KH Sihabul Irfan Arif (Gus Irfan). “Otomatis Nahdliyin akan mendukung Bu Nisa, terutama Muslimat dan Fatayat,” ucap Heri, politikus Partai Kebangkitan Bangsa.

    Nisa diprediksi juga mendapat dukungan besar dari para kiai. “Kiai-kiai besar dan kiai-kiai kampung saya kira mendukung Bu Nisa,” ujarnya. Menurut dia, sosok Nisa yang santun dan jujur jadi daya tarik tersendiri.

    Dukungan kepada Nisa dari kalangan PNS, Nahdliyin, dan para kiai inilah yang jadi kekhawatiran kubu Mustofa-Pungkasiadi. Ketua tim sukses Mustofa-Pungkasiadi, Santoso, menuturkan semua kemungkinan masih bisa terjadi. “Semua belum bisa diukur, termasuk dukungan PNS,” katanya.

    Untuk mengambil dukungan para kiai dan tokoh masyarakat, menurut Santoso, pihaknya juga tak akan tinggal diam. “Kami akan berupaya maksimal melakukan pendekatan. Pasti akan kami rangkul semua tokoh-tokoh itu,” ucap politikus PAN.

    Calon dari jalur perseorangan, Misnan-Shofi, juga percaya diri. Ketua tim sukses Misnan-Shofi, M. Soleh, mengatakan calon perseorangan sangat fleksibel dan bisa merangkul semua golongan, termasuk Nahdliyin dan PNS.

    “Masyarakat, mulai pekerja keras, tukang batu, sampai muslimin dan muslimat, dimasuki semua, karena ini independen, tidak pandang bulu,” ucap Soleh. Untuk merebut hati para PNS, pihaknya bakal menawarkan program pengangkatan menjadi pegawai negeri.

    Untuk kalangan guru, pihaknya akan membantu dalam program sertifikasi guru. Yang usianya sudah tua dan belum sertifikasi, ujar dia, akan kami bantu agar mendapat sertifikasi.

    ISHOMUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.