AJI Jakarta Kecam Penggeruduk Kantor Redaksi Detikcom

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Band Otto memeriahkan Peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2015 di kawasan Taman Menteng, Jakarta, 3 Mei 2015. Peringatan tersebut diisi dengan sosialisasi mengenai pentingnya kebebasan pers tanpa kekerasan terhadap wartawan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Band Otto memeriahkan Peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2015 di kawasan Taman Menteng, Jakarta, 3 Mei 2015. Peringatan tersebut diisi dengan sosialisasi mengenai pentingnya kebebasan pers tanpa kekerasan terhadap wartawan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO , Jakarta-  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam keras aksi sekelompok massa yang menggeruduk kantor redaksi Detik.com di Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat 28 Agustus 2015. Tindakan massa yang dipimpin oleh Bursah Zarnubi itu merupakan bentuk intimidasi terhadap jurnalis dan mengancam kebebasan pers.

    Atas tindakan massa ini, AJI Jakarta menyatakan tindakan menggeruduk  dan mengintimidasi kantor media tidak dibenarkan dengan alasan apa pun.  Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ketidakpuasan terhadap sebuah berita, harus diselesaikan  lewat mekanisme hak jawab dan hak koreksi, yakni memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan."Bila tetap  tidak terima, masyarakar bisa mengadukan media ke Dewan Pers," kata Ketua AJI Jakarta, Ahmad Nurhasim dalam pernyataannya yang dikirim ke Tempo, Jumat 28 Agustus 2015.

    Nurhasim mengatakan, UU Pers mewajibkan media yang memberitakan tersebut wajib memuat hak jawab tersebut secara proporsional. UU Per juga menyatakan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Selain itu, UU Pers menyatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. "Pers berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum," kata Nurhasim.

    Ia mengatakan, setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas pers terancam dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda Rp 500 juta.

    Meski masalah pemberitaan Detik.com dianggap telah selesai dengan dilakukannya audiensi antara perwakilan massa dengan pimpinan Detik.com dan pemuatan ralat, AJI Jakarta tetap mengecam penggerudukan ini. Peristiwa ini adalah preseden buruk bagi kebebasan pers di tanah air dan menambah daftar panjang intimidasi terhadap pers.

    Menurut Nurhasim, pers merupakan pilar ke empat demokrasi. Pers berfungsi kontrol sosial di masyarakat dan kontrol terhadap kekuasaan.  "Tidak boleh ada tekanan dalam bentuk apapun terhadap pers.

    Kejadian ini bermula ketika kelompok massa anti-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berdemonstrasi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Senopati, Jakarta Pusat, Jumat siang. Mereka meminta Ahok menghentikan penggusuran rumah penduduk di pinggir Kali Ciliwung.

    Detik.com memberitakan bahwa banyak sampah berserakan setelah unjuk rasa di depan rumah Dinas Gubernur. Kelompok massa itu tak terima atas pemberitaan itu, karena dianggap tidak akurat. Lalu dengan jumlah massa 50 orang, mereka datang menggeruduk kantor redaksi Detik.com. Sekitar 10 orang berupaya masuk ke ruang redaksi Detik.com dengan berteriak-teriak mencari-cari reporter yang menulis berita tersebut. Beberapa orang dari mereka membawa plastik sampah hitam untuk ditunjukkan ke redaksi bahwa mereka membersihkan sendiri sampah usai unjuk rasa.

    SUNUDYANTORO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.