Dicari Pengganti Hutan Genangan Waduk Jatigede

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Area yang akan digenangi air di Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu, 1 Agustus 2015. Penggenangan waduk ditunda karena proses pembayaran ganti rugi belum selesai. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Area yang akan digenangi air di Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu, 1 Agustus 2015. Penggenangan waduk ditunda karena proses pembayaran ganti rugi belum selesai. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.COBandung - Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Budi Susatijo mengungkapkan, pemerintah pusat tengah mencari lokasi lahan untuk mengganti hutan yang tergenang Waduk Jatigede, Sumedang. “Luasnya 1.380 hektare,” kata dia di Bandung, Jumat, 28 Agustus 2015.

    Budi mengatakan, pemerintah Sumedang menjanjikan membantu mencarikan lokasi bakal hutan pengganti itu di wilayahnya. “Izin prinsip dan izin lokasi sudah di bupati, tinggal pemohon yakni Balai Besar Wilayah Sungai (Cimanuk-Cisanggarung) bertahap menyelesaikan,” kata dia.

    Sebelumnya, hutan yang kini sudah berdiri badan bendungan, penggantian hutannya sudah rampung. Luas hutannya 63 hektare. Budi tidak merinci lokasi lahan pengganti hutan di daerah badan bendungan.

    Menurut Budi, saat ini seluruh pepohonan hutan di wilayah genangan sudah rampung ditebang. Mayoritas hutan di areal genangan Waduk Jatigede mayoritas hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani. “Sebagian besar baru ditanam, belum masuk umur panen,” kata dia.

    Budi mengatakan, gara-gara belum masa panen, hasil kayu tebangan hutan di areal genangan Waduk Jatigede hanya sedikit yang punya nilai ekonomi tinggi. “Jatuhnya dalam kondisi sebagian kayu perkakas dan kayu bakar,” kata dia.

    Dia mengaku, volume tebangan kayu hutan areal genangan Jatigede mencapai 25 ribu hektare. “Rata-rata jenis kayu rimba yang kebanyakan nilai jualnya belum masuk dalam hitungan efektif. Makanya yang kita pilih sekitar 400 meter kubik yang jenis jati,” kata Budi.

    Menurut Budi, semua kayu itu akan dijual dan uangnya masuk kas negara dalam bentuk penghasilan hutan Perum Perhutani sebagai pemilik kayu. “Clearing sudah hanya masih bergeletakan. Sebagian di taruh di dekat bendungan karena itu titik elevasi agak tinggi, agak lama sampai muka air sehingga bertahap akan ditarik,” kata dia. Kayu-kayu itu nantinya akan dijual oleh Perhutani.

    Budi mengatakan, total luas lahan genangan waduk Jatigede itu mencapai lebih dari 5.600 hektare. “Luas lahan hutan sekitar 1.300 hektare, sisanya di luar kawasan itu,” kata dia.

    Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tri Sasongko Widiyanto mengatakan, saat genangan Waduk Jatigede mencapai elevasi tertinggi, akan menyisakan pulau di bagian tengahnya. “Akan terbentuk pulau karena ada bagian yang tinggi. Luasnya lebih dari dua hektare,” kata dia.

    Tri mengatakan, Waduk Jatigede saat penggenangan maksimal di elevasi 260 meter, akan memiliki kedalaman sekitar 110 meter. “Kalau tampungan airnya yang terbesar itu Bendungan Jatiluhur, ini (Jatigede) nomor dua di Indonesia,” kata dia.

    Penggenangan Jatigede, dipertanyakan oleh Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Adang Kusnadi. “Katanya Jatigede akan mengaliri 90 ribu sawah di Indramayu, sementara yang dipertanyakan infrastruktur irigasi di Indramayu sendiri tidak ada,” ungkap Adang saat ditemui seusai mengisi acara Unpad Merespon “Kemarau Kekeringan, Musim Hujan Kebanjiran” di Gedung 2 Universitas Padjadaran Dipati Ukur, Jumat, 28 Agustus 2015.

    Menurut Adang, pembuatan waduk Jatigede hanyalah akal-akalan pemerintah untuk memperluas kawasan industri di Indonesia. Dia mencium adanya wacana menjadikan Jawa Barat bagian utara sebagai industri pengolahan bahan makanan. Dadang berpendapat, kasus Jatigede hampir sama dengan kasus di Karawang.

    “Kasusnya hampir sama dengan di Karawang dulu. Miliaran rupiah masuk ke Karawang untuk membangun infrastruktur irigasi. Namun, setelah selesai dibangun, Karawang ditetapkan sebagai kawasan industri nasional. Jadi sekian miliar yang dipakai untuk membangun irigasi itu terbuang sia-sia,” ungkap Adang.

    Menurutnya tak tertutup kemungkinan kejadian serupa terjadi di Jatigede. “Bisa saja kawasan Indramayu jadi kawasan industri, waduk Jatigede hanya sebagai penyuplai air kawasan industri itu,” ungkap Adang.

    Walhi juga menyayangkan sikap pemangku kebijakan yang abai terhadap nasib pendidikan di Jatigede. Ia mengungkapkan, di Jatigede ada sejumlah sekolah dan PAUD yang terpaksa ditenggelamkan.

    AHMAD FIKRI | ADE FITRIA NOLA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.