Rekayasa, Hasil Tes Urine Ratusan Calon Kades Dibatalkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi tes urine. ANTARA/Oky Lukmansyah

    Ilustrasi tes urine. ANTARA/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Sampang - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sampang, Jawa Timur, membatalkan hasil tes urine 207 calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak pada Oktober 2015 mendatang. "Dibatalkan karena negatif semua," kata Kepala BNK Sampang Fadilah Boediono usai bertemu dengan kiai dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren Sampang, Jumat, 28 Agustus 2015.

    Fadilah yang pernah menjadi Bupati Sampang itu menyatakan keraguannya terhadap hasil tes urine yang dilakukan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sampang. Namun, kata dia, keraguannya bukan pada pihak rumah sakit, melainkan pada sampel urine milik calon kepala desa.

    Fadilah yang saat ini menjabat Wakil Bupati Sampang itu mencurigai sampel urine para calon kepala desa itu direkayasa. Apalagi pengambilan sampel urine tidak dilakukan langsung di rumah sakit, melainkan dibawa sendiri dari rumah masing-masing calon kepala desa. "Bisa saja sampel yang disetorkan itu urine istrinya atau anaknya," ujar dia.

    Fadilah mengatakan proses pelaksanaan tes juga cepat dan tanpa melibatkan tim dari BNK Sampang. "Ini makin mencurigakan," ucap pensiunan polisi itu.

    Setelah BNK Sampang memutuskan membatalkan hasil tes urine itu, para calon kepala desa akan diminta kembali mendatangi Laboratorium RSUD Sampang untuk tes urine ulang dengan pengambilan sampel urine langsung di lokasi. "Kami ingin yang jadi kepala desa bersih dari narkoba," tutur Fadilah.

    Pembatalan tes urine ini berkat temuan Forum Komunikasi Pondok Pesantren se-Kabupaten Sampang yang menyatakan bahwa urine yang disetorkan oleh sejumlah calon kepala desa milik orang lain.

    Namun juru bicara Forum Syaiful Islam membantah pembatalan tersebut atas desakan para kiai. Kedatangan mereka ke kantor BNK Sampang hanya menyarankan agar pejabat, pelajar, dan para calon pemimpin desa dites urine karena peredaran narkoba di Sampang sangat mengkhawatirkan. "Kami juga minta tes urine itu diawasi langsung oleh BNK," kata dia.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.