MUI Akan Bahas Fatwa Mafia Daging

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan pedagang daging sapi di Banten melakukan unjuk rasa ke DPRD Banten untuk menuntut harga sapi turun. TEMPO/Darma Wijaya

    Puluhan pedagang daging sapi di Banten melakukan unjuk rasa ke DPRD Banten untuk menuntut harga sapi turun. TEMPO/Darma Wijaya

    TEMPO.CO, Surabaya - Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2020 berencana mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pengaturan perekonomian negara. Ketua Umum MUI terpilih, KH Ma’ruf Amin, menyebutkan beberapa fatwa di antaranya ialah soal penimbunan daging ataupun bahan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

    "Banyak permintaan-permintaan fatwa yang sebenarnya mau ditetapkan di Munas kali ini, tapi tidak sempat muncul. Karena itu, kami akan segera membuat fatwa," katanya kepada wartawan seusai penutupan Musyawarah Nasional (Munas) IX MUI di Hotel Garden Palace Surabaya, Kamis, 27 Agustus 2015.

    Ma’ruf mengungkapkan, upaya penimbunan bahan pokok, seperti beras da daging, merugikan masyarakat. "Rakyat dirugikan, harga-harga menjadi mahal dan ini merusak tatanan ekonomi nasional," tuturnya.

    Untuk itu, kata dia, MUI akan mengkaji persoalan ekonomi dan sosial budaya, selain keagamaan. "Kami lakukan kajian dan kita akan membuat rekomendasi-rekomendasi, tausiah, supaya ekonomi kita lebih baik. Nanti kita akan pelajari dan sebagian ada rekomendasi kita tentang penguatan ekonomi yang nanti kita sampaikan ke pemerintah dan otoritas terkait," ujarnya.

    Selain fatwa dan rekomendasi, MUI memprioritaskan pembenahan internal dan konsolidasi organisasi. MUI sebagai wadah besar ormas-ormas Islam berupaya mengatur bidang kerja agar tak berbenturan dengan tugas ormas anggotanya.

    “MUI mengeluarkan fatwa, sedangkan pembinaan umat itu dilakukan oleh ormas Islam. Kami akan merumuskan kembali kerjanya supaya searah, lebih efektif. Juga memetakan sasaran dakwah sehingga lebih efektif dan memiliki high impact di dalam semua sektor.”

    Maka, kepengurusan MUI pusat mendatang diakuinya lebih besar guna mewadahi berbagai kelompok Islam. Terdapat 30 anggota pengurus harian dalam susunan pengurus baru MUI pusat periode 2015-2020.

    "Ini dimaksudkan agar bisa merepresentasikan berbagai kelompok. Dan insya Allah, menurut ijtihad kami, seluruhnya sudah tertampung. Kami hanya bertekad untuk melaksanakan tugas-tugas yang tadi berkasnya sudah disampaikan formatur. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.