Hutan Adat: 128 Produk Hukum, Baru 15 Ribu Hektare yang Diatur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beberapa pondok petani terlihat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi, 13 Mei 2015. Pemerintah Indonesia berjanji untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan dan janji Indonesia menurunkan emisi 26 persen pada 2020. ANTARA/Wahdi Septiawan

    Beberapa pondok petani terlihat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi, 13 Mei 2015. Pemerintah Indonesia berjanji untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan dan janji Indonesia menurunkan emisi 26 persen pada 2020. ANTARA/Wahdi Septiawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Tanah dan hutan adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum di daerah ternyata masih sangat sedikit, baru 15.577 hektare. "Padahal ada 124 produk hukum daerah mengenai masyarakat adat yang ditetapkan pemerintah daerah," kata Malik, staf Program Epistema Institute.

    Pada 26 Agustus 2015, Epistema Institute mengeluarkan policy brief bertajuk “Analisis Tren Produk Hukum Daerah Mengenai Masyarakat Adat”.  Epistema Institute mendata produk hukum daerah yang dikeluarkan sejak tahun 1979 hingga Mei 2015, di mana ada 124 aturan mengenai masyarakat adat.

    Sebanyak 28 di antaranya merupakan produk hukum daerah pada tingkat provinsi dan 96 berada pada level kabupaten/kota. Di Kalimantan ada 40 produk hukum, di Maluku-Papua ada 12, Sulawesi ada 9, dan di Jawa-Bali-Nusa Tenggara ada 7 produk hukum daerah.

    Provinsi yang paling banyak mengeluarkan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat adalah Aceh sebanyak 12, kemudian Papua 4, Sumatera Barat 3, serta Kalimantan Tengah dan Maluku masing-masing mengeluarkan 2 produk hukum.

    Adapun pada tingkat kabupaten/kota tersebar di 44 kabupaten/kota, dengan kabupaten/kota yang paling banyak mengeluarkan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat adalah Kabupaten Kerinci (8), Kabupaten Bungo (5), Kabupaten Merangin (5), Kabupaten Sarolangun (5), dan Kabupaten Bulungan (5).

    Malik menjelaskan, dari 124 produk hukum daerah mengenai masyarakat adat, terdapat 71 yang bersifat pengaturan dan 53 bersifat penetapan. Produk hukum pengaturan adalah produk hukum daerah yang sifatnya mengatur masyarakat adat dan hak tradisionalnya secara umum, yang tidak menyebutkan nama komunitas atau wilayah adat tertentu. Adapun produk hukum penetapan adalah produk hukum daerah yang sifatnya menetapkan komunitas tertentu atau wilayah adat tertentu dari komunitas masyarakat adat.

    Dari sisi materi muatan atau isi produk hukum daerah, ada lima klasifikasi. Pertama, kelembagaan adat, peradilan adat, dan hukum adat; kedua, wilayah, tanah, hutan adat, dan sumber daya alam lainnya; ketiga, keberadaan masyarakat hukum adat; keempat, desa adat; kelima, kelembagaan pelaksanaan produk hukum daerah mengenai adat.

    Dari lima klasifikasi tersebut, klasifikasi pertama (kelembagaan adat, peradilan adat, dan hukum adat) paling banyak dikeluarkan, yaitu 51 produk hukum dengan 43 di antaranya mengenai kelembagaan adat. Lalu ada tujuh produk hukum daerah mengenai peradilan adat, seperti yang dijumpai di Provinsi Sulawesi Tengah, Aceh, Kalimantan Tengah, dan Papua.

    Dari 124 produk hukum, sebanyak 47 hukum daerah berkaitan dengan wilayah, tanah, hutan, dan sumber daya alam masyarakat adat. Namun hanya 21 produk hukum daerah tersebut yang menyebutkan luas dan menampilkan peta wilayah.

    Untuk ke depan, kata Malik, setiap produk hukum daerah penting untuk menyebutkan luas wilayah yang ditetapkan. "Dan menunjukkan peta partisipatif sebagai lampirannya agar pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak tradisionalnya bisa memiliki implikasi langsung terhadap pengakuan dan perlindungan wilayah, tanah, dan hutan,” tuturnya.

    UWD


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.