Tercepat, Pemilihan Kepala Desa di Purwakarta Masuk MURI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menyampaikan Pidato Kebudayaan di hadapan 700 peserta Forum Pemimpin Muda Dunia yang berasal dari 90 negara di markas PBB New York, Amerika Serikat, 18 Agustus 2015. TEMPO/Nanang Sutisna

    Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menyampaikan Pidato Kebudayaan di hadapan 700 peserta Forum Pemimpin Muda Dunia yang berasal dari 90 negara di markas PBB New York, Amerika Serikat, 18 Agustus 2015. TEMPO/Nanang Sutisna

    TEMPO.CO, Purwakarta - Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) memberikan penghargaan rekor penyelenggaraan pemilihan kepala desa tercepat di dunia kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Alasannya, proses pilkada, dari pencoblosan, penghitungan suara, penetapan hasil pemungutan suara, penetapan kepala desa terpilih, hingga pelantikan, hanya berlangsung dalam tempo 12 jam.

    "Penyelenggaraan pilkades seperti ini sebelumnya tak pernah terjadi di belahan dunia mana pun," kata Wakil Direktur MURI Oesmar Semesta Susilo seusai penyerahan piagam penghargaan pemecahan rekor dunia kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di pendapa Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Rabu malam, 26 Agustus 2015.

    Baca: Ada Tuhan di Banyuwangi, Kini Heboh Ada Nabi di Mataram!

    Penyerahan piagam tersebut disaksikan langsung oleh 87 kepala desa terpilih yang dilantik Dedi hanya enam jam setelah mereka dinyatakan menjadi pemenang. Ini merupakan penyelenggaraan pilkada pertama di Purwakarta.

    Oemar menilai penyelenggaraan pilkades serentak dengan semua tahapannya bisa dituntaskan dalam sehari merupakan sesuatu yang baru terjadi dan sangat luar biasa. "Makanya layak dianugerahi rekor baru MURI."

    Baca Juga: Pengemis Naik Haji: Simpan Rp 5.000 per Hari, Pernah Makan Bata

    Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan terobosan penyelenggaraan pilkades yang dilakukannya tersebut sebagai ikhtiar agar pemilihan terhindar dari ajang perjudian. Juga untuk mengeliminasi sekecil mungkin konflik sosial antar-pendukung setelah pilkada, sehingga pemilihan berjalan efektif dan efisien serta hasilnya berkualitas. "Terbukti, pelaksanaannya berjalan lancar, damai, dan sangat demokratis."

    Ikhwal kemungkinan munculnya kasus tuntutan hukum dari para calon kepala desa yang kalah, Dedi mempersilakan mereka yang tak puas untuk mengajukan tuntutan hukum. "Silakan tuntut surat keputusan saya melalui jalur hukum, pasti saya layani."

    Berita Menarik:
    Pria Ini Cangkok Alat Intim Bionik, Begini Cara Kerjanya                      
    Datang ke Jakarta, Ini Alasan 'Tuhan' Tak Mau Mengubah Nama

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.