Datang ke Jakarta, Ini Alasan 'Tuhan' Tak Mau Mengubah Nama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KTP Tuhan. twitter.com

    KTP Tuhan. twitter.com

    TEMPO.CO,Jakarta: Kendati saat ini namanya  dipersoalkan, pria bernama  Tuhan  asal Banyuwangi, Jawa Timur, enggan mengubah namanya. "Itu nama dari orang tua, masak diganti," ujar Tuhan yang  berada di Jakarta, Rabu malam, 26 Agustus 2015.

    Tuhan mengungkapkan bahwa dia mengerti saat ini namanya menjadi kontroversi, namun ia merasa tak ada masalah dengan namanya. "Salahnya apa punya nama Tuhan," katanya.

    Warga Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, ini menjelaskan, kedua orang tuanya Jumhar dan Dawijah memberikan nama Tuhan setelah mendapatkan masukkan dari seorang pemuka agama di daerahnya. "Ya nama saya, Tuhan, berasal dari saran Pak Haji," ujarnya.

    Baca:
    Ada Tuhan di Banyuwangi, Kini Heboh Ada Nabi di Mataram!

    Selain itu, Tuhan mengimbuhkan, dia akan bingung jika disuruh untuk mengubah namanya. Hingga saat ini ia tak terpikirkan untuk memberikan tambahan nama baik di depan maupun belakang. "Bingung mau ditambah nama depan atau belakang apa," katanya.

    Ayah beranak dua ini merupakan anak ragil dari tujuh bersaudara. Di antara para saudara kandungnya, memang hanya Tuhan, nama si
    bungsu itu yang unik. Enam kakaknya yang lain bernama umum: Aisyah, Ainan, Isroti, Alipah, Juni, dan Nasiah.

    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siradj agar Tuhan mengganti namanya. Menurut dia, nama tersebut tak etis. "Sebaiknya diganti," tuturnya. Kendati mengimbau Tuhan untuk mengubah namanya, menurut Said Agil pria dari Banyuwangi tersebut tak melanggar hukum Islam karena nama yang dimilikinya.

    Baca:
    Luna Maya Terkejut karena Kado Mesra dari Pria Ini
    Pengemis Naik Haji: Simpan Rp 5000/ Hari, Pernah Makan Bata

    GANGSAR PARIKESIT | DIAH HARNI SAPUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.