Ini Bantahan Istana, Soal Tempatkan Calon Dubes dari Parpol  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pramono Anung. TEMPO/Imam Sukamto

    Pramono Anung. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah adanya unsur politis dalam menempatkan calon duta besar yang berasal dari kader partai koalisi pendukung pemerintah. Menurut dia, Presiden Joko Widodo memillih calon duta besar itu atas pertimbangan pribadi dan rekam jejak para kandidat.

    "Sebenarnya tidak terlalu banyak yah calon duta besar yang berasal dari partai politik," kata Pramono, di Istana Negara, Rabu, 26 Agustus 2015. "Bisa dilihat komposisi dari Presiden ke Presiden. Tetap untuk di negara kelas satu, harus ditempatkan diplomat karir."

    Pramono juga mengklaim Presiden dalam memilih calon duta besar itu tidak didasari atas tekanan partai politik koalisi pemerintah. Menurut dia, pemilihan calon duta besar itu murni atas hak prerogatif Presiden melalui diskusi dengan Kementerian Luar Negeri.

    Sebelumnya, dalam surat bertanggal 6 Juli 2015, Presiden Joko Widodo memilih 33 daftar nama calon duta besar. Dari daftar itu, 12 calon bukan diplomat karier. Mayoritas dari mereka adalah politikus pendukung pemerintah. Lainnya merupakan anggota tim sukses, seniman dan akademikus.

    Adapun dari duabelas nama calon duta besar itu adalah Safira Machrusah, calon Duta Besar Aljazair (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa; Husnan Bey Fananie, calon Duta Besar Azerbaijan (politikus Partai Persatuan Pembangunan); Helmy Fauzi, calon Duta Besar Republik Mesir (politikus PDI Perjuangan); Mayjen Purnawirawan Mochammad Luthfie Wittoeng, calon Duta Besar Bolivairan Venezuela.

    Kemudian Marsekal Madya Purnawirawan Muhammad Basri Sidehabi, calon Duta Besar Qatar; Rizal Sukma, calon Duta Besar Inggris; Marsekal Madya Purnawirawan Budhy Santoso, calon Duta Besar Republik Panama (Ketua PKPI); Diennaryati Tjokrosuprihatono, calon Duta Besar Ekuador (politikus Partai NasDem); Agus Maftuh Abegebriel, calon Duta Besar Kerajaan Arab Saudi (dosen UIN Kaligaja Yogyakarta); Amelia Achmad Yani, calon Duta Besar Bosnia-Herzegovina (bekas Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional).

    Lalu beredar juga nama Sri Astari Rasjid, calon Duta Besar Republik Bulgaria (pelukis) dan Alexander Litaay, calon Duta Besar Repuplik Kroasia (bekas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan).

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.