Meski Pilkada Blitar Ditunda, Partai Tetap Bingung Calon  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dianggap Tak Independen, Massa Demo Panwas Pilkada

    Dianggap Tak Independen, Massa Demo Panwas Pilkada

    TEMPO.CO, Blitar – Penundaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada 2017  membuat partai politik tergugah untuk mencari calon. Partai Kebangkitan Bangsa, misalnya, mulai bergerilya mencari sosok pasangan untuk menandingi calon tunggal Rijanto - Marheinis Urip Widodo yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra.

    Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKB Kabupaten Blitar Imron Rosyadi mengatakan tengah mengelus jago yang bakal diusung melawan Rijanto – Marheinis. “Kita sedang menjaring calon, siapa yang pas untuk melawan mereka,” kata Imron, Rabu, 26 Agustus 2015.

    Menurut Imron gagalnya Kabupaten Blitar mengikuti pilkada serentak tahun ini salah satunya karena tarik ulur gabungan delapan partai politik dalam menentukan pasangan calon. Delapan partai itu adalah PKB, Golkar, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Amanat Nasional.

    Menurut Imron PKB sempat mendorong Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Blitar Muslikah untuk maju. Alasannya, berkat kesolidan Muslimat NU, mereka menang dalam pemilihan gubernur dan pemilihan umum nasional tahun lalu. Namun tiba-tiba Muslikah menyatakan mundur dari pencalonan.

    Walaupun begitu, ujar Imron, pada 2017 nanti PKB tetap menggandeng Muslimat, baik sebagai calon maupun tim pemenangan. Namun  PKB belum menentukan siapa kandidat yang akan dirangkul selain Muslimat.

    Demikian pula dengan koalisi delapan partai politik yang sempat terbentuk juga bakal dievaluasi kembali. “Koalisi kan didasarkan pada kepentingan, bisa lanjut atau tidak,” katanya.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Imron Nafifah menuturkan pihaknya  tak punya kewenangan untuk mendorong partai politik mengajukan calon. Dorongan KPU bisa dilakukan jika sudah memasuki tahapan sosialisasi pelaksanaan pilkada serentak 2017. “Kalau saat ini tidak ada yang bisa kami lakukan kepada partai politik,” katanya.

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.