Ganti Rugi Lumpur Lapindo Cair, Jokowi: Jangan Konsumtif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga membaca Al Quran saat berziarah ke kerabatnya yang menjadi korban lumpur lapindo di kawasan Lumpur Lapindo di titik 21 Desa Siring, Kec. Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 16 Juli 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Warga membaca Al Quran saat berziarah ke kerabatnya yang menjadi korban lumpur lapindo di kawasan Lumpur Lapindo di titik 21 Desa Siring, Kec. Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 16 Juli 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Sidoarjo - Presiden Joko Widodo menargetkan pencairan ganti rugi korban Lumpur Lapindo yang berada di dalam peta area terdampak rampung akhir September tahun ini. "Target saya, akhir September selesai semua," kata Jokowi saat bertemu dengan warga korban lumpur di tanggul titik 25, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Selasa, 25 Agustus 2015.

    Untuk itu, Jokowi meminta sejumlah pihak, termasuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), segera menyelesaikan verifikasi berkas ganti rugi PT Lapindo yang dananya ditalangi pemerintah itu. "Segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda, jangan ada yang menghambat," ucapnya di hadapan ratusan warga korban lumpur.

    Meski demikian, ujar dia, penyelesaian berkas ganti rugi harus dilakukan dengan hati-hati. "Saya selalu menyampaikan ke menteri, Kepala BPLS, gubernur, dan bupati agar segera, jangan ditunda, jangan dihambat, tapi memang kan semua harus diverifikasi dengan baik," tutur Jokowi.

    Jokowi menjelaskan, ganti rugi korban lumpur secara keseluruhan berjumlah Rp 767 miliar. "Jadi, sampai hari ini, total yang harus dikeluarkan Rp 767 miliar, yang sudah dibayar Rp 155 miliar, dan besok akan dibayar Rp 164 miliar," katanya.

    Jokowi berpesan kepada warga korban lumpur yang sudah dan belum mendapatkan ganti rugi agar menggunakan uang ganti rugi dengan baik serta untuk sesuatu yang bermanfaat. "Jangan beli hal-hal yang konsumtif," ujarnya.

    Pembayaran ganti rugi korban lumpur ke rekening warga sudah dilakukan secara bertahap sejak 14 Agustus 2015. Sampai saat ini, berkas ganti rugi warga yang sudah dibayar sebanyak 753. Adapun total berkas ganti rugi warga yang harus dibayar sebanyak 3.324.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.