Bos Go-Jek Perbolehkan Pengendara Tak Pakai Atribut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Srikandi Go-Jek, Christina Helen, membawa penumpang di Bandung, 15 Agustus 2015. Para pengemudi dimudahkan mencari penumpang lewat aplikasi pemesanan ojek melalui ponsel pintar. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Srikandi Go-Jek, Christina Helen, membawa penumpang di Bandung, 15 Agustus 2015. Para pengemudi dimudahkan mencari penumpang lewat aplikasi pemesanan ojek melalui ponsel pintar. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Bandung - Chief Executive Officer Go-Jek Nadiem Makarim membebaskan para pengendara Go-Jek dalam penggunaan atribut. Menurut Nadiem, kebijakan tersebut diberlakukan untuk melindungi para pengemudi Go-Jek dari ancaman penolakan yang dilakukan tukang ojek pangkalan.

    "Itu hak mereka. Kalau mereka merasa aman kita support," kata Nadiem, Selasa, 25 Agustus 2015.

    Meski demikian, ujar Nadiem, perusahaan tetap mewajibkan agar para pengemudi Go-Jek menggunakan atribut seperti jaket dan helm.

    "Policy kita harus pakai biar customer bisa mengidentifikasi. Tapi banyak yang belum nyaman memakai atribut," ucap Nadiem.

    Perlahan, resistensi di lapangan terhadap kehadiran Go-Jek mulai menurun. Nadiem menyontohkan di Jakarta. Sekarang, ujarnya, pengemudi Go-Jek mulai pede menggunakan atribut yang terbilang mencolok. "Di Jakarta, orang pakai jaket sudah kebanggaan," ujarnya.

    Go-jek adalah layanan transportasi berbasis aplikasi yang rilis awal tahun ini. Layanan Go-jek sendiri sebenarnya sudah lama hadir di Jakarta pada 2011--tapi baru menawarkan layanan pesanan ojek lewat telepon, Whatsapp, BBM, dan Y!M.

    Respons masyarakat terhadap Go-jek juga amat tinggi. Unduhan aplikasi Go-jek sendiri sudah mendekati angka 100 ribu unduhan dengan 6 ribu armada tukang ojek yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bali.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.