TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komandan Pusat Polisi Militer Mayor Jenderal (purnawirawan) Hendardji Soepandji mengatakan akan memprioritaskan penindakan dan pengawasan kasus besar dalam pemberantasan korupsi. Sebab, menurut dia, personel Komisi Pemberantasan Korupsi sedikit dan hanya berada di Jakarta.
"Untuk kasus-kasus yang lebih kecil, akan kami koordinasikan dengan kepolisian dan kejaksaan," ujar Hendardji di Sekretariat Negara, Selasa, 25 Agustus 2015.
Hendardji mengikuti wawancara terbuka yang diadakan Panitia Seleksi Pimpinan KPK. Lebih lanjut, ia menuturkan penanganan korupsi akan diprioritaskan pada tempat-tempat pelayanan umum dan, secara khusus, sektor sumber daya energi.
Menurut Hendardji, yang perlu diperbaiki dari KPK saat ini adalah koordinasi dan komunikasi yang egaliter. Komunikasi yang terjalin di antara para lembaga penegak hukum dinilai kurang baik. "Untuk sektor pertambangan jadi bagian pengawasan, karena dulu dalam RAPBN terjadi penurunan target. Tentu kami harus lakukan supervisi."
Selama 36 tahun, Hendardji berkiprah di militer. Setelah pensiun atau sejak 2010, Hendardji langsung bertugas sebagai Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran. Dia juga menjadi Komisaris Independen PT Cahaya Kalbar Indonesia, yang sekarang berubah nama menjadi PT Wilmar Cahaya Indonesia.
TIKA PRIMANDARI