Korban Lapindo Ini Nekat Menerobos demi Ganti Rugi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga membaca Al Quran saat berziarah ke kerabatnya yang menjadi korban lumpur lapindo di kawasan Lumpur Lapindo di titik 21 Desa Siring, Kec. Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 16 Juli 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Warga membaca Al Quran saat berziarah ke kerabatnya yang menjadi korban lumpur lapindo di kawasan Lumpur Lapindo di titik 21 Desa Siring, Kec. Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 16 Juli 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Sidoarjo - Ahmad Lubis, 47 tahun, korban lumpur Lapindo dari Desa Renokenongo, Porong, nekat menerobos masuk ke tanggul titik 25, tempat Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan warga. Hal itu dia lakukan demi menanyakan ganti rugi.

    "Saya ke sini nekat masuk meski tidak diundang sebab pengin tahu kenapa ganti rugi saya belum dibayar. Padahal saya sudah validasi dan tanda tangan nominatif," kata Lubis kepada Tempo, Selasa, 25 Agustus 2015.

    Lubis mengaku sudah melakukan tanda tangan nominatif awal Agustus lalu. Namun sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan ganti rugi. Sisa ganti rugi miliknya mancapai Rp 220 juta. "Saya bela-belain berangkat dari Kediri selepas Subuh," katanya.

    Berdasarkan mekanisme pencairan, bila warga sudah melakukan tanda tangan berkas nominatif, berkas ganti rugi tinggal dikirim ke Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta untuk segara dicairkan melalui rekening warga.

    Pencairan sisa ganti rugi sudah dilakukan secara bertahap sejak 14 Agustus 2015. Sampai saat ini berkas ganti rugi warga yang sudah dibayar sekitar 700-an berkas. Adapun total berkas ganti rugi warga yang harus dibayar sebanyak 3.331 berkas.

    Hingga berita ini ditulis, Presiden Joko Widodo beserta rombangan belum datang ke tanggul lumpur titik 25.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.