Kata Kalla Soal Penembakan di Aceh dan Poso

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sambutan di pembukaan Kongres ke 42 Paguyuban Pasundan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 21 Agustus 2015. Jusuf Kalla diangkat menjadi anggota kehormatan Paguyuban Pasundan. TEMPO/Prima Mulia

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sambutan di pembukaan Kongres ke 42 Paguyuban Pasundan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 21 Agustus 2015. Jusuf Kalla diangkat menjadi anggota kehormatan Paguyuban Pasundan. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Padang - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi soal baku tembak yang terjadi di dua daerah yang pernah berkonflik: Poso dan Aceh. "Tapi yang terjadi itu hanya kriminal," ujarnya setelah meninjau pembangunan pabrik Indarung VI PT Semen Padang, di Padang, Ahad, 23 Agustus 2015.

    Kalla mengatakan penembakan di Poso dan Aceh murni kriminal dan sering terjadi di beberapa tempat yang dulu rawan konflik.

    Pada Rabu lalu, terjadi baku tembak antara polisi dan anggota kelompok bersenjata di Poso, Sulawesi Tengah. Akibatnya, dua orang tewas.

    Pada Senin lalu, anggota gabungan kepolisian juga terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata yang diduga sama. Dalam baku tembak itu, tidak ada korban jiwa. Namun polisi menemukan kamp, senjata, bom, dan peralatan lainnya milik kelompok itu.

    Baku tembak juga terjadi di Aceh Utara, Kamis lalu. Insiden tersebut menewaskan Ridwan, yang diduga anak buah Din Minimi. Ridwan, yang bersama empat rekannya berusaha kabur, tewas dengan tujuh peluru bersarang di tubuhnya.

    Din Minimi adalah bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka. Ia disebut terlibat dalam penembakan dua anggota intel TNI di Aceh beberapa waktu lalu.

    Kepolisian menganggap kelompok ini berbahaya. Sebab, mereka diduga memiliki senapan AK-56 dan AK-57.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.