TEMPO.CO, Kebumen - Kepala Kepolisian Resor Kebumen Ajun Komisaris Besar Faizal sudah meminta pemerintah Kebumen untuk segera menyelesaikan akar konflik tanah di kawasan Urut Sewu Kebumen. Penyelesaian masalah diminta untuk diselesaikan di tingkat pemerintah pusat.
"Saya pusing dengan kejadian ini. Kalau akar masalahnya tidak segera diselesaikan, bentrokan akan terus terjadi," kata Faizal saat dihubungi Tempo, Minggu, 23 Agustus 2015.
Bentrokan antara TNI dan petani kembali terjadi di Desa Wiromartan Kecamatan Mirit, Sabtu pagi. Belasan petani mengalami luka parah karena digebuk tentara bersenjata lengkap.
Ia mengatakan, sudah mendapat instruksi dari Kapolda Jawa Tengah untuk mengambil langkah antisipasi agar bentrokan tak terrulang. Kapolda, kata dia, meminta agar masyarakat tak melakukan tindakan anarkis. Selain itu TNI juga diminta untuk tidak melakukan tindakan kekerasan. "Polisi yang jaga juga jangan pakai kekerasan," katanya.
Menurut Faizal, polisi dalam posisi dilema. Aksi protes masyarakat dilakukan di fasilitas TNI. Saat aksi masyarakat menghadang pemagaran lahan oleh TNI, kata dia, polisi juga melakukan penjagaan, tapi di luar. Mereka diminta berjaga di luar karena TNI sudah menyiapkan pasukan sendiri.
Menurut dia, konflik yang mulai memanas tahun 2010 itu, harus segera diselesaikan. Badan Pertanahan Nasional, kata dia, juga harus segera diselesaikan. "Bagaimana agar petani bisa bertani dan TNI bisa latihan. Saling menjaga diri," katanya.
Sekretaris Daerah Kebumen, Adi Pandoyo mengaku menyayangkan kejadian itu. "Kalau bisa menahan diri, kejadian itu tidak akan terjadi," katanya.
Koordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), Seniman, mengatakan korban kekerasan yang dilakukan oleh TNI kini masih di rumah sakit. Sembilan warga tersebut salah satunya adalah Kades Wiromartan, Widodo Sunu Nugroho. "Kalau ditotal semua korban yang kami data ada 17 warga yang alami luka-luka, selebihnya kami tidak mengetahuinya," katanya.
Ia mengatakan, saat ini Widodo tidak bisa dihubungi. Telepon seluler Widodo dirampas TNI saat aksi. Seniman sendiri lari dari kejaran TNI.
Tak hanya itu, kata Seniman, dari 17 warga yang luka tersebut, satu di antaranya bernama Sri Rohani yang sedang hamil empat bulan. Sri yang berasal dari Desa Wiromartan tersebut saat ini mendapat perawatan intensif di Puskesmas Mirit. "Ia mendapat tendangan dan pukulan di bagian perut bawah, saat ini kondisinya masih kesakitan dan dirawat di puskesmas," kata Seniman.
Seniman mengatakan, sekitar 150 petani di kawasan Urutsewu melakukan aksi penolakan pemagaran yang dilaksanakan di Desa Wiromartan. Dalam aksi tersebut, warga yang sejak pagi berkumpul di lahan pertanian yang diklaim milik TNI AD dijaga oleh petugas bersenjata.
Aksi yang dilakukan warga tersebut merupakan rentetan dari aktivitas pemagaran yang dilaksanakan di kawasan Urutsewu sepanjang 23 kilometer dengan lebar 500 meter yang membentang di 15 desa di tiga kecamatan. Saat ini pemagaran dilaksanakan di Desa Wiromartan yang baru mencapai 300 meter.
Seniman menambahkan, suasana saat ini di Urut Sewu masih mencekam. Ada beberapa tentara yang berjaga di sekitar lokasi, dan pemagaran tetap berlangsung. Ia meminta pertanggungjawaban Presiden sebagai panglima tertinggi TNI atas peristiwa ini. "Seharusnya persoalan ini dibawa ke ranah hukum. Karena seharusnya negara memberikan rasa aman, tetapi yang ada malah tidak memberikan rasa aman bagi warganya," katanya.
Komandan Distrik Militer 0709 Kebumen, Letnan Kolonel Infanteri Putra Widya Winaya membantah anggotanya sengaja melukai petani Urut Sewu Kebumen. TNI AD hanya melakukan penjagaan pemagaran di lahan konflik itu.
"Memang ada dorong-dorongan. Ada yang luka karena dorong-dorongan," kata Putra, saat dihubungi.
Bentrokan kembali pecah di tanah Urut Sewu Kebumen. Petani yang menolak pemagaran lahan konflik, digebuk tentara bersenjata lengkap. Empat menderita luka berat dan belasan lainnya mengalami luka ringan.
Putra mengatakan, TNI hanya melaksanakan program pemerintah untuk membuat pagar di Urut Sewu. Lahan tersebut selama ini dijadikan tentara untuk latihan militer.
Menurut dia, petani memaksa menghentikan pemagaran sehingga TNI terpaksa menghentikan aksi mereka. Ia menambahkan, TNI sudah melakukan sosialisasi dan memberi ganti rugi terhadap tanaman petani yang terkena pemagaran. "Kami tidak ingin melukai masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, tidak ada benturan antara masyarakat dengan TNI. Bentrokan tersebut dinilai terjadi karena ada provokasi pihak ketiga. "Masyarakat ikut karena terpaksa dan takut," katanya.
Saat ini di Lembupurwo sudah dua kilometer yang dipagar. Sedangkan di Wiromartan baru berjalan 300 meter.
Ia menambahkan, pada pertemuan 18 Agustus lalu, TNI dan masyarakat sudah sepakat untuk tidak melakukan aksi. Selain itu, TNI dan masyarakat juga diminta menunjukkan sertifikat paling lambat tanggal 14 September ke Pemerintah Kabupaten Kebumen. "Sudah ada kesepakatan tidak ada demo, tapi tetap dilanggar," katanya.
ARIS ANDRIANTO
