Ribut dengan Kalla, Ini Dua Kemungkinan Nasib Rizal Ramli  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • rizal ramli

    rizal ramli

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana, yakin Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tak berhenti berbicara kritis atas masalah yang dianggap serius dan berkaitan dengan kepentingan khalayak. "Saya hakul yakin dia tidak akan tutup suara kalau ada masalah serius, masalah dengan publik," katanya setelah acara diskusi di Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2015.

    Menurut Tjipta, Rizal Ramli merupakan tipikal orang yang akan buka suara jika ada permasalahan penting untuk diketahui rakyat. Dia mencontohkan masalah penting ini dengan menyebutkan menteri ekonomi yang selalu menyalahkan faktor eksternal atas perlambatan ekonomi.Menteri Keuangan, misalnya, terus mencari kambing hitam seperti menyalahkan ketidakpastian suku bunga bank sentral Amerika serta devaluasi yuan yang menyebabkan pasar terpengaruh faktor spekulasi dan psikologi.

    Tjipta memprediksi nasib Rizal ke depan ada dua: diberhentikan karena tekanan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau semakin populer. Apalagi masyarakat sedang bereaksi atas pernyataan Rizal, dan PDIP masih tetap mendukung mantan menteri koordinasi zaman Gus Dur ini. Tjipta mencurigai Jokowi mempunyai misi saat menempatkan Rizal, seperti mengawasi adanya kemungkinan para menteri yang ingin “main-main”.

    Rizal melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Menteri Koordinator Kemaritiman ini mengkritik proyek nasional pembangkit listrik 35 ribu megawatt dan pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia.

    Menurut Rizal, proyek pembangkit listrik perlu dikaji dengan hati-hati. Adapun pembelian armada pesawat Airbus tak mendesak karena rute penerbangan yang bakal dilintasi pesawat baru itu terus merugi. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno geram mendengar kritik tersebut. (Baca: Akbar Faisal Menilai Rizal Ramli Sedang 'Tes Air' di Kabinet)

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.