Stok Mencukupi, Sulawesi Selatan Tak Perlu Impor Sapi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemotongan daging sapi di Rumah Pemotongan Hewan Makassar. TEMPO/Muhammad Yunus

    Pemotongan daging sapi di Rumah Pemotongan Hewan Makassar. TEMPO/Muhammad Yunus

    TEMPO.CO, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, memastikan tidak akan ada pasokan impor sapi karena stok mencukupi dan masih aman. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan Abdul Azis mengatakan pasokan konsumsi daging sapi untuk masyarakat masih menggunakan sapi lokal karena stok cukup.

    "Bahkan kami sudah menyiapkan sekitar 20 ribu ekor sapi untuk menghadapi Idul Adha," katanya saat ditemui di Rumah Jabatan Gubernur, Jumat, 21 Agustus 2015.

    Azis menjelaskan, tahun lalu, pasokan sapi yang tersedia sebanyak 15 ribu ekor. Ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 14 provinsi di kawasan timur dan juga Sulawesi Selatan.

    "Apa yang terjadi saat ini di Pulau Jawa tidak berdampak terhadap Sulsel. Semua dalam kondisi aman dan terjangkau. Harga juga tetap stabil," ujar Azis.

    Bahkan, menurut Azis, pihaknya juga telah menyuplai ke berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta. "Jadi, kalau pemerintah mau melakukan impor di Pulau Jawa, silakan. Untuk Sulsel, kondisinya aman dan terkendali."

    Harga sapi di pasar Sulawesi Selatan masih berkisar Rp 90-95 ribu. Harga ini masih terjangkau. "Walaupun ada kenaikan, itu masih dalam batas wajar. Apalagi menjelang Idul Adha, biasanya kebutuhan akan meningkat," tuturnya.

    Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang mengatakan ketersediaan daging sapi dan ayam di Sulawesi Selatan tidak ada masalah dan kondisinya cukup aman. "Memang ada yang harus diperbaiki, yakni meningkatkan kapasitas rumah pemotongan hewan," ucapnya.

    IIN NURFAHRAENI DEWI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.