TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan daftar sepuluh nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tak layak jadi pemimpin KPK kepada Panitia Seleksi, Jumat malam ini.
Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri mengatakan temuan sepuluh nama itu merupakan hasil penelusuran rekam jejak 19 kandidat calon pemimpin KPK yang dilakukan lembaganya selama tiga pekan.
"Dari 19 kandidat capim KPK, kami mendapat banyak informasi tentang rekam jejak mereka," kata Febri di kantor Sekretariat Negara, Jumat, 21 Agustus 2015. "Hasilnya, ada sepuluh kandidat menurut kami yang tak layak."
Febri mengatakan sepuluh nama tersebut terdiri dari berbagai unsur, tapi ia enggan membeberkan identitas mereka. "Macam-macam, ada dari unsur pejabat negara, institusi, bahkan akademisi," ujarnya. "Kalau unsur mana yang paling banyak bermasalah, kami tidak publikasikan dulu karena biarkan Pansel yang menilai," kata dia menambahkan.
Menurut Febri, berdasarkan pendalaman dan penelusuran, lembaganya menemukan 23 temuan masalah dari rekam jejak sepuluh kandidat. Sebanyak 15 temuan di antaranya terkait dengan integritas, lima temuan mengenai kualitas dan kompetensi, serta tiga temuan terkait dengan persoalan administrasi.
Dari aspek integritas, kata Febri, misalnya, ada kandidat yang diduga mendorong penyalahgunaan wewenang kepada bawahan dengan disertai imbalan; memiliki bisnis bermasalah dengan hak asasi manusia, lingkungan, dan pajak; serta terafiliasi dengan jaringan politik.
Lalu, diduga tersangkut dengan penyelewengan dalam pengusutan kasus pidana; memiliki jaringan intelijen; bermasalah dengan pengelolaan dana di tempat kerja; terafiliasi dengan kelompok bisnis tertentu dan berpotensi melakukan konflik kepentingan; serta ada yang pernah melakukan dissenting opinion atau membebaskan terdakwa dan menghukum ringan terdakwa dalam sebuah pengambilan putusan di pengadilan.
Adapun dari aspek kualitas, menurut Febri, ada kandidat yang berkinerja buruk dalam penyidikan kasus korupsi, minim pengalaman dalam penuntutan kasus korupsi; serta diragukan keberaniannya dalam memberantas kasus korupsi.
Terakhir dari aspek administrasi, katanya, ada calon yang bermasalah dengan pajak kendaraan dan berijazah dari perguruan tinggi bermasalah. "Kandidat juga ada yang memiliki mobil mewah dan motor gede namun pajaknya habis sejak Februari 2014," kata Febri.
REZA ADITYA
