Unsur Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Udin Diselidiki  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rekontruksi kasus pembunuhan wartawan harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin di Bantul pada 16 Desember 1996. TEMPO/ LN IDAYANIE

    Rekontruksi kasus pembunuhan wartawan harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin di Bantul pada 16 Desember 1996. TEMPO/ LN IDAYANIE

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila mengatakan lembaganya berencana mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan aparat negara dalam pembunuhan tujuh jurnalis yang sampai sekarang kasusnya masih terbengkalai. Dia berharap bisa mengajak banyak pihak, yang selama ini aktif melakukan advokasi di kasus-kasus tersebut, agar membantu pendalaman kajian Komnas HAM. "Kami melihat ada konteks negara versus masyarakat sipil di kasus-kasus itu," kata Siti saat berbicara di Seminar "Menghentikan Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Penuntasan Kasus Udin," di Auditorium Pascasarjana Universitas Islam Indonesia pada Jumat, 21 Agustus 2015.

    Di seminar untuk peringatan 19 tahun kasus pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, itu Siti menilai masih ada peluang untuk menuntaskan kasus pembunuhan tujuh jurnalis tersebut. Apabila kajian Komnas HAM menemukan ada unsur kejahatan sistematis, yang melibatkan aparat negara, di kasus-kasus itu, maka lembaga ini bisa memulai penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat. "Kajian itu untuk menemukan pola kejahatan sistematisnya," kata dia.

    Karena itu, Siti mengimbuhkan, Komnas HAM perlu menggelar pertemuan bersama banyak pihak, baik dari organisasi profesi wartawan seperti AJI dan Persatuan Wartawan Indonesia serta tim independen pengusut kasus pembunuhan tujuh jurnalis itu, untuk memperdalam kajian. Strategi ini, menurut dia, belum pernah dilakukan oleh Komnas HAM sehingga perlu dicoba sebagai langkah alternatif. "Kalau ketemu polanya (kejahatan sistematis), maka kami bisa memulai penyelidikan," kata dia.

    Siti juga mengungkapkan kalangan aktivis HAM dan jurnalis juga bisa meminta presiden membentuk komite khusus yang menyelidiki kasus-kasus pembunuhan jurnalis. Akan tetapi, menurut dia, upaya ini memerlukan bukti-bukti awal yang kuat. "Kami (Komnas HAM) bisa membantu dengan membicarakannya bersama Menkopolhukam, Mendagri, Jaksa Agung dan BIN," kata dia.

    Sejumlah pembunuhan jurnalis, yang dimaksud oleh Siti, terjadi sejak 1996 sampai 2010. Di antara kasus yang paling lama, ialah pembunuhan Udin yang telah terbengkalai selama 19 tahun. Udin dianiaya di halaman rumahnya oleh orang tak dikenal hingga kemudian meninggal pada 16 Agustus 1996.

    Hasil investigasi Tim Kijang Putih, kelompok investigasi independen bentukan beberapa wartawan, menyimpulkan ada indikasi pembunuhan Udin dipicu karena dia kerap menulis isu korupsi dan suap di tubuh Pemkab Bantul pada masa pemerintahan Bupati Sri Roso Sudarmo. Salah satu berita yang ditulis oleh Udin mengungkap skandal suap Rp1 miliar dari Sri Roso untuk Yayasan Dharmais, yang dimiliki oleh keluarga Presiden Soeharto, untuk keperluan pemilihan bupati.

    Polisi sempat menangkap Dwi Sumaji alias Iwik sebagai tersangka pembunuhan Udin, tapi Pengadilan Negeri Bantul membebaskannya karena ada bukti rekayasa di proses penyidikannya. Gugatan perdata Iwik ke Kepolisian Daerah DIY, karena masih saja menganggap dia sebagai tersangka pembunuhan Udin meski telah divonis bebas, juga telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sleman pada 18 Juni 2014 lalu.

    Selain Udin, enam jurnalis lain yang kasus pembunuhannya tidak terungkap sampai sekarang ialah, Wartawan Sinar Pagi, Kalimantan Barat, Naimullah, Wartawan Asia Press Timor Timur, Agus Mulyawan dan Kameramen TVRI di Aceh, Muhammad Jamaluddin. Selain itu ialah jurnalis RCTI¸ Ersa Siregar yang tewas di Aceh, jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo, Herliyanto dan jurnalis TV lokal Merauke, Adriansyah Matra’is Wibisono.

    Di tempat yang sama, anggota Bidang Advokasi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Aryo Wisanggeni menyatakan organisasinya siap menyuplai data pembunuhan tujuh jurnalis itu untuk Komnas Ham. Menurut dia mangkraknya penanganan banyak kasus pembunuhan terhadap jurnalis terbukti memicu aksi kekerasan berantai lainnya.

    Sampai sekarang, pelaku ratusan aksi kekerasan terhadap jurnalis pada masa pasca reformasi juga semakin beragam. Selain aparat polisi dan tentara, pelaku kekerasan terhadap jurnalis juga dilakukan oleh kalangan dari berstatus mahasiswa, warga biasa, hakim, kepala daerah, kepala dinas, pengusaha hingga anggota legislatif. “Karena tidak ada perlindungan hukum yang tegas saat jurnalis menjalankan tugas,” kata dia.

    Dia menyimpulkan lemahnya perlindungan hukum bagi jurnalis, meskipun aturannya sudah tegas ada di UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memicu aksi kekerasan lainnya. Padahal, aksi kekerasan terhadap jurnalis dengan motif yang berkaitan dengan tugas jurnalistiknya sama saja merampas hak publik untuk mendapatkan informasi. “Ini bukan soal penuntasan kasus saja, tapi upaya mengubah cara pandang masyarakat dan negara agar menghormati HAM, penegakan hukum dan pentingnya kebebasan pers,” kata Aryo.

    Adapun, anggota Dewan Pers. Imam Wahyudi khawatir dengan terus merebaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Menurut dia, pelaku kekerasan terhadap jurnalis menggerogoti kebebasan pers, yang menjadi penopang demokrasi. “Seperti koruptor yang menggerogoti negara,” kata dia.

    Imam juga mengamati gejala ini diikuti dengan makin populernya ide dari kalangan elit pemerintahan yang mendukung wacana pembatasan pers dengan alasan banyak media tak bermutu. Karena itu, Imam berpendapat, selain mendorong perlindungan hukum bagi jurnalis, kalangan pers juga harus melakukan “bersih-bersih” di dalam komunitasnya untuk menghapus citra tidak profesional di mata publik. “Jangan sampai kita lengah, dan tiba-tiba saja kebebasan pers hilang,” kata dia.

    ADDI MAWAHIBUN IDHOM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.