Selain Berprestasi, Ini Syarat Penerima Beasiswa di Sumsel  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dilarang Merokok

    Dilarang Merokok

    TEMPO.CO, Palembang - Sebanyak 2000 siswa berprestasi dan kurang mampu bakal dikuliahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di sejumlah kampus di daerah itu. Selain menanggung seluruh SPP, pemerintah juga akan memberi mereka uang saku bulanan.

    Widodo, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, mengatakan selain memiliki prestasi cemerlang, penerima beasiswa bukan seorang perokok. "Karena ini didanai oleh rakyat (APBD), maka tidak patut untuk perokok," kata Widodo, Jumat, 21 Agustus 2015.

    Menurut dia, saat ini tim verifikasi sedang mengkaji seluruh dokumen yang didapat dari siswa dan pihak perguruan tinggi. Selanjutnya hasil verifikasi itu akan diumumkan dan dikembalikan pada pihak perguruan tinggi yang bersangkutan.

    Jika didapati memiliki riwayat sebagai perokok aktif, maka pihaknya akan menolak siswa bersangkutan sebagai penerima program beasiswa kuliah gratis. "Mereka juga harus jadi duta anti tembakau," ujar Widodo.

    Widodo menjelaskan kuliah gratis merupakan kelanjutan program sekolah gratis tingkat sekolah dasar hingga menengah atas bagi masyarakat kurang mampu di daerah ini. Ada beberapa perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam pelaksanaan kuliah gratis, di antaranya Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tidak hanya sampai di situ, masih banyak perguruan tinggi akan menjadi mitra pihak pemerintah.

    Kepala Bagian Humas Pemprop Sumsel Untung Sarwono menjelaskan program tersebut akan diresmikan oleh Gubernur Alex Noerdin, Sabtu, 22 Agustus 2015 dengan melibatkan perguruan tinggi dan pihak kementerian terkait.

    Untuk tahap awal, program studi yang diprioritaskan adalah ilmu teknik, kesehatan, dan pendidikan. Sebab, ketiga program tersebut merupakan program utama pembangunan di Sumatera Selatan. "Sebelumnya kami sudah berhasil dengan sekolah gratis dari SD," kata Untung.

    PARLIZA HENDRAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.