Setelah Ressuffle, Kantor Staf Kepresidenan Belum Jelas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kiri-kanan: Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong saat diambil sumpah oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    Kiri-kanan: Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong saat diambil sumpah oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sepekan lebih setelah reshuffle Kabinet Kerja, nasib Kantor Staf Kepresidenan (KSP) masih menggantung. Presiden Joko Widodo belum memutuskan siapa pengganti Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Eddy Purdjiatno.

    "Sampai saat ini KSP akan dipertahankan. Presiden belum mengantongi nama yang kira-kira akan menggantikan Pak Luhut," kata Tim Komunikasi Kepresidenan Teten Masduki di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2015.

    Menurut Teten, formasi KSP diperkirakan tak banyak berubah meski nanti Luhut diganti di posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Mengenai wacana penggabungan KSP dengan Sekretariat Kabinet, Teten mengatakan belum ada kepastian. "Belum ada pembicaraan ke sana," katanya.

    Pekan lalu Presiden Jokowi me-reshuffle enam orang anggota Kabinet Kerja, termasuk Tedjo Eddy Purdjiatno sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Namun posisi Luhut sebagai Kepala KSP belum dilepas alias rangkap jabatan.

    Ketika reshuffle tersebut, beredar informasi jika Presiden Jokowi berencana mengevaluasi keberadaan KSP. Lembaga ini dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 pada 24 Februari. Usai dibentuk, Jokowi melantik Luhut sebagai Kepala KSP.

    "Presiden minta untuk membahas lebih jauh apakah KSP itu seperti sekarang atau beberapa fungsinya digabung ke Sekretariat Kabinet," kata Teten seusai pidato penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 di Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat pekan lalu, 13 Agustus.

    Teten mengatakan Presiden masih berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang pekan lalu dilantik sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan tim kajian Sekretariat Negara untuk membahas rencana peleburan tersebut. Teten berdalih alasan peleburan ini bukan karena KSP tidak bekerja dengan efektif. "Tapi hanya untuk lebih mensinergikan," ujarnya.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.