Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jakarta Padat tapi Ibu Kota Sulit Dipindah, Solusinya...  

image-gnews
Pemukiman penduduk di sepanjang rel kereta api Tanah Abang, Jakarta, Minggu (18/10). Kepadatan penduduk menjadikan lahan disepanjang pinggir rel kereta api sebagai tempat penduduk untuk bermukim. TEMPO/Subekti
Pemukiman penduduk di sepanjang rel kereta api Tanah Abang, Jakarta, Minggu (18/10). Kepadatan penduduk menjadikan lahan disepanjang pinggir rel kereta api sebagai tempat penduduk untuk bermukim. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pakar demografi sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi, mengatakan posisi ibu kota negara di Jakarta tidak perlu dipindah meskipun tingkat kepadatannya semakin tinggi. Alasan dia, pemindahan ibu kota ke luar Jakarta berarti sama saja dengan memobilisasikan tiga juta orang ke daerah lain sehingga akan menghabiskan biaya sangat besar.

"Jumlah pegawai semua kementerian dan lembaga pemerintah pusat ada satu jutaan orang, kalau ditambah keluarganya, jadi tiga jutaan," kata Tadjuddin dalam seminar Apakah Ibukota Jakarta Perlu Dipindah? di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM pada Kamis, 20 Agustus 2015.

Baca:
Diterima di UGM, Calon Dokter Usia 14 Tahun Minta Kado Aneh
JK Damprat Rizal di Depan Presiden, Jokowi  Bela Siapa?

Menurut Tadjudin, salah satu solusi untuk menyiasati kepadatan Jakarta, tanpa harus memindahkan ibu kota, ialah dengan menyebar kantor kementerian ke semua provinsi. Dengan begitu, sumber daya manusia di setiap kementerian, sekaligus anggaran kelembagaannya, akan terdistribusi ke banyak daerah. "Kerja sejumlah kementerian juga akan lebih dekat dengan lapangan garapannya."

Dia meyakini solusi seperti ini tidak akan menghambat konsolidasi pemerintahan pusat. Setiap rapat koordinasi kabinet bisa digelar secara efektif oleh presiden dengan memakai fasilitas teleconference.

Tadjudin menawarkan ide ini karena bisa menjadi solusi pengurang kepadatan Jakarta. Solusi ini sekaligus berpotensi mengatasi ketimpangan kepadatan dan pembangunan ekonomi agar tersebar ke semua provinsi. "Jakarta juga tidak akan menjadi satu-satunya tujuan utama urbanisasi pencari kerja," kata dia.

Baca Juga:

Ini Rahasia SPG Cantik di IIMS 2015: Biasa Kerja di Jalanan
Wah, Gitaris Ayu, 10 Tahun, Bikin Musisi Inggris Terpesona

Menurut Tadjudin, fakta ketimpangan kepadatan dan pembangunan antara wilayah Indonesia barat dan timur selama ini sulit diatasi sejak era kolonial. Apalagi, kawasan padat seperti Jakarta malah menjadi pusat perputaran 70 persen dari uang yang beredar di Indonesia. "Indonesia barat luasnya 22 persen wilayah nasional, tapi ditempati 78 persen penduduk, di Jawa saja ditempati 57 persen penduduk."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kondisi ini berbanding terbalik dengan Indonesia timur yang memiliki luas 72 persen dari wilayah nasional dan hanya ditempati 20 persen penduduk. Di kawasan seperti Papua, menurut Tadjudin, angka kepadatannya sembilan jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Jakarta, kepadatannya mencapai 15.015 jiwa per kilometer persegi.

Situasi ketimpangan kepadatan ini, menurut Tadjudin, juga memicu pemusatan investasi ekonomi di beberapa kawasan saja. Makanya, tingkat kemiskinan Jakarta sangat rendah dibanding daerah lain, yakni 3,7 persen. "Rata-rata tingkat kemiskinan kota Indonesia, 8,5 persen dan desa 14,4 persen."

Jangan Lewatkan:

Kim Jong Un Kunjungi Perkebunan Buah-buahan
Ini Rahasia SPG Cantik di IIMS 2015: Biasa Kerja di Jalanan

Pakar perencanaan kawasan urban, Yeremias T. Keban, berpendapat sebenarnya persoalan kompleks yang membelit Jakarta bisa diselesaikan tanpa harus memindah lokasi ibu kota. Solusinya, hanya perlu dengan memperbaiki infrastruktur penyebab persoalan semacam banjir, kemacetan, kepadatan bangunan atau penduduk, dan banyak masalah lain.

Akan tetapi, menurut Yeremias, syarat utama agar perbaikan itu membuahkan hasil nyata ialah harus ada larangan pemberian izin usaha baru. Izin-izin usaha dan investasi baru harus didistribusikan ke banyak daerah lainnya. "Distribusi itu akan memicu persebaran penduduk," katanya.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Berita Menarik:
Diterima di UGM, Calon Dokter Usia 14 Tahun Minta Kado Aneh
Tipu 35 Tenaga Honorer, Dokter Ini Divonis 3 Tahun Penjara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

11 hari lalu

Menteri Agraria Akan Rombak Konsep Jabodetabekjur
5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.


BMKG Yogyakarta Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Wisatawan Perlu Waspada saat ke Pantai

15 hari lalu

Wisatawan mengunjungi objek wisata Pantai Parangkusumo di Bantul, DI Yogyakarta, Jumat 1 Januari 2021. Pascapenutupan kawasan wisata pantai selatan Yogyakarta pada malam pergantian tahun baru, pengunjung memadati kawasan tersebut untuk menghabiskan libur tahun baru meskipun kasus COVID-19 di Yogyakarta terus meningkat. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
BMKG Yogyakarta Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Wisatawan Perlu Waspada saat ke Pantai

Seorang wisatawan asing asal Hungaria juga dilaporkan sempat terseret ombak tinggi saat sedang melancong di Pantai Ngandong, Gunungkidul, Yogyakarta.


KKP dan UGM Sepakati Kerja Sama Bidang Kelautan

20 hari lalu

KKP dan UGM Sepakati Kerja Sama Bidang Kelautan

Kerja sama melibatkan sejumlah fakultas di UGM.


Yogyakarta Tutup TPA Piyungan, Bagaimana Pengelolaan Sampah Destinasi Wisata Itu di Masa Depan?

21 hari lalu

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara simbolik melakukan penutupan TPA Piyungan pada awal Maret 2024. TPA Piyungan selama ini menampung sampah dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul. (Dok. Istimewa)
Yogyakarta Tutup TPA Piyungan, Bagaimana Pengelolaan Sampah Destinasi Wisata Itu di Masa Depan?

Penutupan TPA Piyungan diharapkan bakal menjadi tonggak perubahan dalam pengelolaan sampah di Yogyakarta.


Sokong Wisata Berkualitas, Yogyakarta Bentuk Ekosistem Kota Kreatif

23 hari lalu

Sejumlah karya industri kreatif dipamerkan di Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) di Yogyakarta.  (Dok. Istimewa)
Sokong Wisata Berkualitas, Yogyakarta Bentuk Ekosistem Kota Kreatif

Yogyakarta memiliki unsur 5K yaitu Kota, Korporasi, Komunitas, Kampung dan Kampus, yang jadi modal mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Kreatif.


Bersama Baznas, Berkolaborasi Menghimpun Potensi Zakat

28 hari lalu

Bersama Baznas, Berkolaborasi Menghimpun Potensi Zakat

Baznas hingga saat ini telah melakukan kolaborasi penuh dengan Lembaga Amil Zakat


Mengenal Tradisi Selasa Wagen, Hari Saat Pedagang Malioboro Beristirahat dan Bersih Bersih

31 hari lalu

Tradisi Selasa Wagen yang meliburkan para pedagang di kawasan Malioboro Yogyakarta untuk bersih bersih kawasan kembali digelar Selasa (27/2). (Dok. Istimewa)
Mengenal Tradisi Selasa Wagen, Hari Saat Pedagang Malioboro Beristirahat dan Bersih Bersih

Selasa Wagen di kawasan Malioboro berlangsung setiap 35 hari sekali merujuk hari pasaran kalender Jawa.


Jurus Yogya Lestarikan Aksara Jawa, Gelar Sekolah Khusus di Seluruh Kampung

36 hari lalu

Salah satu peserta saat mengikuti pembelajaran pawiyatan aksara Jawa di Kota Yogyakarta. (Dok. Istimewa)
Jurus Yogya Lestarikan Aksara Jawa, Gelar Sekolah Khusus di Seluruh Kampung

Pawiyatan aksara Jawa ini digelar serentak di 30 kampung mulai 20 Februari hingga 5 Maret 2024 di Kota Yogyakarta.


Gratis, Tour de Kotabaru Ajak Wisatawan Lari Santai Lintasi Heritage Yogyakarta Pekan Ini

39 hari lalu

Lokasi Boulevard Kotabaru yang memanjang di tengah Jalan Suroto itu berada di kawasan heritage Kotabaru, Yogyakarta. Tempo/Pino Agustin Rudiana
Gratis, Tour de Kotabaru Ajak Wisatawan Lari Santai Lintasi Heritage Yogyakarta Pekan Ini

Kotabaru di masa silam merupakan permukiman premium Belanda yang dibangun Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono VII sekitar 1877-1921.


Malioboro Lengang saat Pemilu, Sultan HB X Beri Pesan untuk Capres-Cawapres dan Pendukungnya

44 hari lalu

Kawasan Titik Nol Kilometer, ujung Jalan Malioboro Yogyakarta tampak lengang saat pelaksanaan Pemilu pada Rabu siang, 14 Februari 2024. (Tempo/Pribadi Wicaksono)
Malioboro Lengang saat Pemilu, Sultan HB X Beri Pesan untuk Capres-Cawapres dan Pendukungnya

Susana berbeda terlihat di kawasan wisata Kota Yogyakarta saat Pemilu. Kawasan yang biasanya ramai oleh wisatawan tampak lengang.