80 Daerah Berpotensi Calon Tunggal, DPR Tawarkan Dua Opsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangai pakta integritas saat melantik Penjabat (Pj) 5 Bupati walikota di Semarang, 5 Agustus 2015. Kelima Penjabat tersebut adalah daerah yang mengikuti pilkada serentak pada Desember nanti. TEMPO/Budi Purwanto

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangai pakta integritas saat melantik Penjabat (Pj) 5 Bupati walikota di Semarang, 5 Agustus 2015. Kelima Penjabat tersebut adalah daerah yang mengikuti pilkada serentak pada Desember nanti. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyadari potensi bertambahnya daerah yang ditunda pemilihan kepala daerahnya akibat hanya memiliki satu tunggal. Namun Dewan Perwakilan Rakyat tak bisa berbuat banyak untuk mengantisipasi penundaan tersebut. (Lihat Video Penundaan Pilkada Bukan Hal Baru)

    Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan ada dua opsi yang mungkin untuk daerah dengan calon tunggal: menunda pilkada hingga 2017 atau Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Sedangkan opsi merevisi Undang-Undang Pilkada tak mungkin dilakukan akibat waktu yang sempit dan hasil revisi yang tidak berlaku surut.

    "Kalaupun revisi terbatas, itu untuk mengantisipasi calon tunggal dalam pilkada 2017," ucap Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 20 Agustus 2015.

    Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum sedang memverifikasi berkas calon kepala daerah. Tercatat, ada 80 daerah dengan dua calon yang mendaftar. Artinya, 80 daerah itu terancam mengalami penundaan pilkada jika hanya satu pasangan calon yang lolos verifikasi. (Lihat Video Bagaimana Jika Calon Tunggal Masih Terjadi di Pilkada Serentak 2017?)

    Karena itu, ujar Taufik, opsi penerbitan perpu bakal dibahas pada detik-detik terakhir pengumuman penetapan pasangan calon, yaitu 24 Agustus 2015. "Pasti ada rapat konsultasi antara pemerintah, KPU, dan DPR untuk mengambil langkah terakhir seperti apa. Mudah-mudahan ketemu solusi yang lebih baik nanti," tuturnya.

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.