BPJS Tak Terjamin, Warga Miskin di Banyumas Kian Merana  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perajin Gula Kristal membawa hasil perasan nira ke rumah untuk diproses di Desa Rancamaya, Cilongok, Banyumas (22/4). Menjadi penderes nira kelapa mempunyai resiko tinggi. (TEMPO/Aris Andrianto)

    Perajin Gula Kristal membawa hasil perasan nira ke rumah untuk diproses di Desa Rancamaya, Cilongok, Banyumas (22/4). Menjadi penderes nira kelapa mempunyai resiko tinggi. (TEMPO/Aris Andrianto)

    TEMPO.CO, Purwokerto - Puluhan ribu penderes nira kelapa di Banyumas, Jawa Tengah, terancam tidak didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program BPJS ini dianggap akan menguras anggaran pemerintah kabupaten ini.

    "Banyak masukkan dari berbagai pihak yang mendorong supaya Pemerintah Kabupaten Banyumas menanggung jaminan sosial bagi para penderes. Tapi, setelah dikalkulasi skema penjaminan tersebut memberatkan anggaran," kata Wakil Bupati Banyumas, Budhi Setiawan, Kamis 20 Agustus 2015.

    Budhi mengatakan, jika diasumsikan seorang penderes Rp 25 ribu, maka pemerintah kabupaten harus menyediakan Rp 100 ribu untuk satu keluarga penderes (rata-rata satu keluarga terdiri dari 4 jiwa). Jumlah penderes di Banyumas ada 26 ribu orang. "Kalau harus menanggung itu semua, membutuhkan dana Rp 12 miliar yang harus disetorkan ke BPJS. Jumlahnya besar sekali," katanya.

    Supaya tetap melindungi penderes, Budhi mengatakan, Pemerintah Banyumas mengalokasikan dana hibah untuk penderes yang mengalami kecelakaan kerja. Bagi penderes yang terjatuh dari pohon kelapa, keluarganya akan menerima tali asih sebesar Rp 5 juta bagi yang meninggal dan Rp 10 juta bagi yang  cacat fisik dan membuatnya tidak memungkinkan bekerja lagi.

    Berdasarkan data yang ada, sepanjang 2014 lalu tercatat 74 penderes di Banyumas yang meninggal karena terjatuh dari pohon kelapa. Pada 2015 ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 1,5 miliar yang ditujukan untuk klaim jaminan kecelakaan bagi penderes.

    ARIS ANDRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.