Kasusnya Disidangkan, Praperadilan OC Kaligis Terancam Gugur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim Pengacara OC Kaligis hadir dalam sidang perdana praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 10 Agustus 2015. Sebanyak 100 pengacara menyatakan bersedia membela OC Kaligis dalam sidang ini. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Tim Pengacara OC Kaligis hadir dalam sidang perdana praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 10 Agustus 2015. Sebanyak 100 pengacara menyatakan bersedia membela OC Kaligis dalam sidang ini. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutisna, mengatakan gugatan praperadilan Otto Cornelis Kaligis berpotensi digugurkan hakim. Sebab, perkara OC Kaligis telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada siang ini, Kamis, 20 Agustus 2015.

    "Aturannya seperti itu (digugurkan), tapi semua kewenangan ada di tangan hakim," ucapnya melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 20 Agustus 2015.

    Sebelumnya, Biro Hukum KPK telah meminta hakim tunggal Suprapto menggugurkan gugatan praperadilan Kaligis. Alasannya, proses penyidikan kasus Kaligis telah rampung dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

    Hal ini sesuai dengan Pasal 82 huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur."

    Made menuturkan masih ada dua kali jadwal sidang praperadilan Kaligis. Yakni agenda kesimpulan kedua pihak yang akan digelar Jumat, 21 Agustus 2015. "Sedangkan putusan akan dibacakan pada Senin, 24 Agustus 2015," ucapnya.

    Kaligis menggugat penangkapan dan penetapan tersangka terhadap dirinya oleh KPK. Dia disangka menyuap tiga hakim dan satu panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ketika membela pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dalam kasus ini, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho juga berstatus sebagai tersangka penyuapan.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.