Elanto Hadang Konvoi Moge, Istana: Polisi Langgar Aturan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Elanto Wijoyono memberhentikan laju konvoi motor gede (moge) di perempatan Condong Catur, Yogyakarta, 15 Agustus 2015. Diketahui, aksi menghadang moge ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Elanto. youtube.com

    Elanto Wijoyono memberhentikan laju konvoi motor gede (moge) di perempatan Condong Catur, Yogyakarta, 15 Agustus 2015. Diketahui, aksi menghadang moge ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Elanto. youtube.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Aksi penghadangan konvoi pengendara sepeda motor gede oleh pengendara sepeda, Elanto Wijoyono, mengundang pihak Istana Kepresidenan melalui Sekretariat Kabinet ikut berkomentar. Seperti dikutip dari situs Setkab.go.id, Kamis, 20 Agustus 2015, terdapat dua isu yang menjadi masalah hukum dalam kasus tersebut, yakni soal pengawalan oleh petugas kepolisian dan penggunaan sirene/rotator. (Lihat Video: Polisi Diminta Tidak Istimewakan Pawai Moge)

    Ditulis oleh Asisten Deputi 2 Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet menyimpulkan bahwa pengawalan voorijder oleh kepolisian dalam konvoi motor gede Harley Davidson, seperti dalam acara Jogja Bike Rendezvous 2015 pekan lalu di Yogyakarta, telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. “Sebab, konvoi motor Harley Davidson tidak termasuk dalam pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.”

    Kesimpulan itu didasarkan pada Penjelasan Pasal 134 huruf g: “Yang dimaksud dengan ‘kepentingan tertentu’ adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.”

    Sekretariat Kabinet juga menilai penggunaan lampu isyarat dan sirene oleh peserta konvoi moge telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Sebab, dalam Pasal 59 UU Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan penggunaan lampu isyarat dan sirene, baik warna merah, biru, maupun kuning, sudah diatur secara jelas, dan konvoi moge tidak termasuk di dalamnya.

    Kepolisian dapat saja menggunakan argumentasi penafsiran frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 134 huruf g untuk pengawalan konvoi moge. Makna “kepentingan tertentu” yang diikuti dengan frasa “antara lain” dapat memberikan kebebasan bagi kepolisian untuk memaknai frasa kepentingan tertentu. Namun Sekretariat Kabinet menilai argumentasi tersebut lemah. “Sebaiknya petugas kepolisian tidak melakukan pengawalan terhadap konvoi atau iring-iringan motor Harley Davidson tersebut.” 

    Namun, apabila pengawalan tersebut harus dilakukan, sebaiknya dilakukan tidak dengan menggunakan lampu isyarat atau sirene dan mematuhi peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, serta bersikap sama seperti pengguna jalan lainnya. (Lihat Video: Patwal Dilarang Terima Duit)

    Meskipun demikian, dari aspek peraturan perundang-undangan, perlu juga dipertimbangkan untuk mempertegas arti “kepentingan tertentu”, misalnya bagaimana pengawalan untuk kegiatan olahraga tertentu, seperti balap sepeda di jalan raya.

    SETKAB.GO.ID | IQBAL MUHTAROM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.