Rizal Tantang Wapres JK, Pengamat: Soal Dapur Jangan Dibuka  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli (kedua dari kiri) berbincang dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution (kiri) sebelum pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah

    Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli (kedua dari kiri) berbincang dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution (kiri) sebelum pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta- Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan sebuah kabinet harus satu suara dalam menyampaikan kebijakan. Refly mempersilakan antarmenteri atau menteri dengan wakil presiden beradu argumen. Namun silang pendapat cukup dilakukan pada rapat terbatas. (Lihat Video Pernyataan Kontroversial Rizal Ramli Yang Serang Jokowi)

    Setelah keluar dari rapat, kata Refly, seharusnya hanya kesimpulan yang dirilis kepada publik. Kebijakan hasil rapat itu pun harus didukung oleh anggota kabinet lain. “Dapur kabinet tidak boleh diungkap,” katanya saat dihubungi, Kamis, 20 Agustus 2015. 

    Refly mengatakan pemerintah berbeda dengan wakil rakyat di gedung DPR. Menurut Refly, pemerintah harus selalu satu suara saat berbicara di depan publik. Kebijakan dan komentar yang disampaikan kepada masyarakat berakibat besar sehingga harus berhati-hati dalam berucap. “Dampak pernyataan pemerintah itu besar terhadap pasar dan pembangunan. Makanya harus satu suara,” ujarnya.

    Berbeda dengan anggota kabinet, para anggota Dewan yang terdiri atas berbagai fraksi justru harus diperlihatkan perbedaan pendapatnya dalam diskusi membuat undang-undang. “Diskusi di antara anggota Dewan itu haru dirilis karena merupakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat kepada pubik,” tuturnya.

    Sebelumnya, terjadi kegaduhan antara Rizal dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rizal memprotes pembangunan megaproyek pembangkit tenaga listrik 35 ribu megawatt. Ia menganggap pembangunan proyek itu masih harus dikaji secara mendalam karena terdapat kekeliruan.

    Kalla berang dan menuduh Rizal tak mengerti persoalan. Rizal membalas lagi dengan menantang Kalla berdebat dengannya. Menurut Kalla, dia sudah bertemu dengan Rizal Ramli pada Rabu, 19 Agustus 2015, dan menyelesaikan konflik di antara mereka.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.