Ryamizard Tak Senang Jokowi Minta Maaf Soal PKI, Ini Sebabnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak setuju pemerintah meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia berat terkait dengan Gerakan 30 September 1965. Ryamizard beralasan, pemerintah tak pantas meminta maaf atas peristiwa penumpasan Partai Komunis Indonesia tersebut.

    Baca: JK Damprat Rizal di Depan Presiden, Jokowi Pilih Siapa?

    Sebabnya, kata Ryamizard, gerakan PKI kala itu sama halnya dengan upaya pemberontakan. "Pakai logika saja, siapa yang berontak dan siapa yang bunuh jenderal-jenderal TNI kala itu," ucap Ryamizard kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Agustus 2015.

    Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menjelaskan, dengan meminta maaf atas peristiwa tersebut, Presiden Joko Widodo tak akan menghentikan masalah dugaan pelanggaran HAM. Ryamizard yakin akan ada pihak yang meminta ganti rugi kepada pemerintah atas peristiwa penumpasan simpatisan PKI.

    Simak: Begini Jusuf Kalla Damprat Rizal Ramli di Depan Jokowi

    Ryamizard lebih setuju pemerintah menempuh rekonsiliasi dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat pada 1965. Menurut dia, rekonsiliasi akan menemukan benar-tidaknya pemerintah melakukan pelanggaran HAM berat. "Sebagai umat beragama, sebaiknya tak ada lagi dendam. Mari kita bersama membangun bangsa."

    Selain peristiwa penumpasan PKI pada 1965, masih ada sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang belum menemui titik terang. Antara lain peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Lampung 1989, kasus orang hilang 1997-1998, kasus Trisakti 12 Mei 1998, kasus kerusuhan Mei 13-15 Mei 1998, serta kasus Semanggi 1 dan 2.

    Baca: EKSKLUSIF: Rizal Ramli Blak-blakan Soal JK dan Jokowi

    Presiden Joko Widodo sudah membentuk tim rekonsiliasi untuk menyelesaikan sejumlah dugaan pelanggaran HAM tersebut. Kemungkinan besar Presiden Jokowi bakal mengambil jalur non-yudisial dengan meminta maaf mewakili negara.

    INDRA WIJAYA

    Berita Menarik
    Diterima di UGM, Calon Dokter Usia 14 Tahun Minta Kado Aneh
    Kim Jong Un Kunjungi Perkebunan Buah-buahan
    Ini Rahasia SPG Cantik di IIMS 2015: Biasa Kerja di Jalanan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.