Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pupuk Bersubsidi di Luwu Langka  

image-gnews
Pupuk bersubsidi. TEMPO/Aris Andrianto
Pupuk bersubsidi. TEMPO/Aris Andrianto
Iklan

TEMPO.CO, Luwu - Pupuk bersubsidi yang menjadi jatah Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mengalami kelangkaan, yang diduga disebabkan oleh penyalahgunaan dan penimbunan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Itu sebabnya, DPRD setempat, Rabu, 19 Agustus 2015, mengundang sejumlah instansi pemerintah guna mengetahui penyebabnya dan mencari solusi untuk mengatasinya.

Dalam pertemuan di gedung Dewan itu tampak hadir pimpinan sejumlah instansi. Di antaranya dari Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan; Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; serta Dinas Pertanian dan Peternakan.

Anggota Komisi II DPRD Luwu, Mukhlis, mengatakan penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi karena petugas penyuluh pertanian dan instansi terkait tidak maksimal melakukan pengawasan. Akibatnya, pendistribusiannya salah sasaran, yang mengarah pada dugaan penimbunan. “Bahkan bisa jadi jatah untuk Kabupaten Luwu dibawa ke daerah lain,” ujarnya.

Menurut Mukhlis, perlu segera dibentuk tim khusus. Selain mengawasi distribusi, juga melakukan pendataan dari tingkat distributor hingga ke kelompok tani. “Dari hasil kerja tim khusus itu akan terungkap penyebab terjadinya kelangkaan,” katanya.

Dia juga meminta instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan; Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan; Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; membahas masalah itu agar kelangkaan tidak kembali terjadi. Kelompok tani, distributor, serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida juga harus turut serta mengatasinya, karena harus sama-sama ikut bertanggungjawab.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, Muhammad Halwi, belum bisa memastikan penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Namun, dia sudah mendengar keluhan petani yang merasa sulit mendapatkannya. "Harus dilakukan pendataan terlebih dahulu, dicari tahu di mana letak kesalahannya,” ucapnya.

Halwi mengatakan, kalaupun benar terjadi kelangkaan atau jatah pupuk bersubsidi untuk Luwu berkurang, maka dia mempertanyakan fungsi pengawasan Dinas Pertanian dan Peternakan serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida. “Jika benar terjadi kelangkaan berarti fungsi pengawasan dan pendataan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida tidak berjalan dengan baik,” tuturnya.

Pertemuan itu berhasil menelurkan sejumlah keputusan. Di antaranya, untuk sementara waktu tidak boleh ada pihak yang mengambil pupuk bersubsidi tanpa rekomendasi atau persetujuan instansi terkait.

Keputusan lainnya, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu harus terus mensosialisasikan ketentuan dan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi. Selain itu, distributor dan pengecer pupuk akan dijatuhi sanksi berat jika terbukti menyalahgunakannya.

HASWADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

16 hari lalu

Mantan presiden Cina Hu Jintao meninggalkan kursinya dikawal dua pria saat upacara penutupan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina, di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 22 Oktober 2022. REUTERS/Tingshu Wang
Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja


BPNB Catat 4 Orang Meninggal Akibat Longsor di Kabupaten Luwu

31 hari lalu

Tim SAR Gabungan melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimpa tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin, 26 Februari 2024. ANTARA/HO- Dokumentasi Basarnas Makassar
BPNB Catat 4 Orang Meninggal Akibat Longsor di Kabupaten Luwu

Material longsor dari sisi bukit menerjang pengendara kendaraan yang sedang melintas jalan tersebut.


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

31 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Video Viral Detik-detik Tanah Longsor Terjang Pengguna Jalan di Luwu, Sedikitnya 4 Orang Tewas

31 hari lalu

Cuplikan video detik-detik tanah longsor di Luwu. X.com/Abdul Muhari
Video Viral Detik-detik Tanah Longsor Terjang Pengguna Jalan di Luwu, Sedikitnya 4 Orang Tewas

Video viral di media sosial detik-detik tanah longsor menerjang sejumlah pengguna jalan di Desa Bonglo, Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Senin pagi.


Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

34 hari lalu

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis


Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Suasana tempat hiburan kareoke Inul Vista di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal apabila merasa keberatan dengan tarif tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.


Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga mengendarai sepeda motor berlatar belakang Gunung Lewotobi Laki-Laki yang erupsi di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT, Sabtu 6 Januari 2024. Pos Pemantau Gunung Api (PGA) Laki-Laki mencatat Gunung Lewotobi kembali erupsi pada Sabtu 6 Januari pagi dengan asap kawah bertekanan sedang hingga kuat yang teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi 1.000-1.500 meter di atas puncak kawah. ANTARA FOTO/Mega Tokan
Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.


Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi, Ganjar Pranowo Duga karena Tidak Tepat Sasaran

4 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdiskusi dengan petani di persawahan Desa Kutukan, Blora, Jawa Tengah, Kamis, 4 Januari 2024. Dalam kunjunganya, para petani megngeluhkan persoalan pupuk yang langka dan mahal hinga tidak dapat melunasi hutang Kredit Usaha Rakyat (KUR). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi, Ganjar Pranowo Duga karena Tidak Tepat Sasaran

Ganjar Pranowo menilai distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran berdampak pada kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah.


Janji Terbaru Ganjar: Atasi Kelangkaan Pupuk, Evaluasi UU Cipta Kerja hingga Dorong Ekonomi Pesantren

18 Desember 2023

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Janji Terbaru Ganjar: Atasi Kelangkaan Pupuk, Evaluasi UU Cipta Kerja hingga Dorong Ekonomi Pesantren

Dalam sejumlah kunjungannya ke daerah, capres Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah janji yang akan dijalankan bila menang pada Pilpres 2024. Apa saja?


Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Petani memanen padi saat panen raya di Kampung Bojong Jambu, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 18 September 2023. Di petak sawah lain yang menggunakan pupuk organik bios 44 bisa menghasilkan 7,2 ton gabah basah. TEMPO/Prima mulia
Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.