Basarnas Serahkan Uang Rp 6,5 M yang Terbakar di Trigana Air

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyeragan kotak hitam milik Trigana Air oleh kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Bambang Soelistyo pada KNKT di Oksibil, 19 Agustus 2015. Foto: Basarnas

    Penyeragan kotak hitam milik Trigana Air oleh kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Bambang Soelistyo pada KNKT di Oksibil, 19 Agustus 2015. Foto: Basarnas

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan SAR Nasional akan menyerahkan sisa uang Program Simpanan Keluarga Sejahtera kepada PT Pos Indonesia. Uang itu berada dalam pesawat Trigana Air yang jatuh di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada Ahad, 16 Agustus 2015.

    Deputi Bidang Operasional Basarnas Heronimus Guru mengatakan, dari total Rp 6,5 miliar dana PSKS, hanya setengahnya saja yang masih utuh. "Uang tersebut berada di dua posisi: satu posisi hangus terbakar dan satu lagi masih bisa digunakan," kata Heronimus, Rabu, 19 Agustus 2015.

    Heronimus berujar, Basarnas akan membawa uang yang masih utuh itu ke Jayapura untuk diserahkan kepada PT Pos Indonesia. Walau begitu, Basarnas belum memastikan berapa jumlah uang yang tersisa. Dana PSKS dibawa dengan Trigana Air untuk dibagikan kepada masyarakat miskin di Pegunungan Bintang oleh PT Pos Indonesia.

    Pesawat Trigana Air bernomor penerbangan IL257 dengan rute Jayapura-Oksibil menghilang Ahad lalu. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Sentani, Jayapura, pukul 14.22 WIT dan hilang kontak sekitar pukul 15.00 WIT.

    Pesawat tersebut membawa 49 penumpang, terdiri atas 44 orang dewasa, 3 anak-anak, dan 2 orang bayi, serta 5 kru: yaitu pilot Kapten Hasanudin; flight officer, Ariadin F.; 2 pramugari, yakni Ika N. dan Dita A.; serta teknisi Mario.

    Pesawat itu ditemukan jatuh di area pegunungan, 4 kilometer dari Oksibil, pada Senin, 17 Agustus 2015. Tak ada korban selamat dalam kecelakaan tersebut.

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.