Jokowi Ingatkan Rizal Ramli Cara Sampaikan Kritik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto, TEMPO/Subekti

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto, TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan semua menteri Kabinet Kerja telah melangsungkan sidang kabinet paripurna mengenai pangan pada Rabu siang, 19 Agustus 2015. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan para pembantunya mengenai cara mengkritik sesama menteri. (Lihat Video Pernyataan Kontroversial Rizal Ramli Yang Serang Jokowi)

    ''Presiden sudah bicara di dalam rapat paripurna, dan Pak Luhut juga menyampaikan, bahwa para menteri kalau memberi saran, masukan, dan kritik lebih baik disampaikan dalam rapat kabinet, rapat terbatas, atau pertemuan langsung. Tidak diumbar, kurang baguslah,'' kata Ketua Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki seusai sidang kabinet di Kompleks Istana, Rabu, 19 Agustus 2015.

    Presiden, ucap Teten, menilai penyampaian kritik harus dilakukan secara internal, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di publik. ''Kegaduhan itu bisa ditafsirkan ada perpecahan yang sebenarnya itu tidak ada. Presiden menegaskan itu tadi,'' ujarnya.

    Dalam sidang kabinet itu, Teten menuturkan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli juga sempat menyampaikan tanggapan atas arahan Presiden itu. ''Pak Rizal bilang memang akan bersikap kritis,'' ucapnya.

    Teten mengatakan Presiden tidak mempermasalahkan jika menterinya menyampaikan kritik terhadap sesama menteri, presiden, atau wapres. Tapi penyampaian kritik tersebut hendaknya dilakukan melalui forum tertutup, seperti rapat kabinet, rapat terbatas, atau pertemuan langsung. ''Forum ini yang seharusnya digunakan para menteri,'' ujar Teten.

    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang ikut dalam sidang kabinet menjelaskan, setelah rapat, semua menteri sepakat untuk seiya dan sekata. ''Kita semua sepakat bahwa satu di dalam dan satu di luar,'' tuturnya. Puan mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden, semua menteri akan berbicara sesuai dengan porsi dan kewenangan masing-masing dan tidak menimbulkan kegaduhan.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.