Rizal Ramli Kritik Proyek Listrik, Jokowi: Menko Cari Solusi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli (kedua dari kiri) berbincang dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution (kiri) sebelum pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah

    Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli (kedua dari kiri) berbincang dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution (kiri) sebelum pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menanggapi kritik Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli bahwa pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt tidak realistis. Proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt dikhawatirkan membuat para investor pesimistis.

    Jokowi meminta menteri terkait, termasuk menteri koordinator, mencari solusi bila ada masalah yang dihadapi oleh investor. Proyek pembangunan ini berlangsung di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman yang saat ini dipegang Rizal. "Itu tugasnya menteri, menko, untuk mencarikan solusi, mencari jalan keluar, setiap masalah yang dihadapi oleh investor," kata Jokowi seusai membuka acara The Indonesia International Geothermal Convention and Exibition di Jakarta Convention Center, Rabu, 19 Agustus 2015.

    Jokowi mengatakan dia dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus turun tangan mengatasi berbagai kendala guna mewujudkan program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Di antaranya masalah pembebasan lahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Batang, Jawa Tengah.

    Jokowi mengatakan ia lebih mementingkan pekerjaan. "Urusan saya urusan bekerja. Kamu pasti senangnya yang kayak gitu. Kalau saya enggak," katanya kepada para wartawan. "Kalau urusan yang seperti itu, saya enggak akan jawab. Urusan saya urusan bekerja, menyelesaikan masalah."

    Jokowi tidak akan merevisi program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt karena proyek tersebut memang menjadi kebutuhan. Itu sebabnya Jokowi terus mendorong agar pembangunan pembangunan proyek itu segera selesai.

    Menurut Jokowi, setiap kali melakukan kunjungan kerja ke daerah, komplain yang selalu dihadapinya adalah masalah kekurangan pasokan listrik. "Tiap kali ke daerah, saya dapat komplain soal listrik. Byarpet, listrik mati," kata Jokowi.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.