HUT RI Ke-70, Sumatera Barat Akan Rawat Rumah Tan Malaka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Reydonnyzar Moenek Kapuspen Departemen Dalam Negeri. Tempo/Jati Mahatmaji

    Reydonnyzar Moenek Kapuspen Departemen Dalam Negeri. Tempo/Jati Mahatmaji

    TEMPO.CO, Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rumah kelahiran pahlawan, di antaranya Tan Malaka. "Prinsipnya bukan tak mungkin. Artinya, dapat dibiayai APBN dan APBD provinsi atau kabupaten/kota," ujar penjabat Gubernur Sumatera Barat, Reydonnyzar Moenek, Selasa, 18 Agustus 2015.

    Menurut Reydonnyzar, Tan Malaka memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan bangsa ini. Tan Malaka, ujar dia, adalah seorang tokoh besar yang pemikirannya mendunia. “Kami mendorong bagaimana Tan Malaka mendapatkan tempat yang baik di mata masyaraakat Minang dan dunia," ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ini.

    Donny--sapaan akrab Reydonnyzar--mengatakan akan mengajak pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk serius merawat rumah kelahiran Tan Malaka.  Rumah gadang tempat kelahiran Tan Malaka masih berdiri di Nagari Pandan Gadang, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Namun rumah berukuran 12 x 8 meter itu terlihat reot.

    Pada 21 Februari 2008, atas inisiatif keluarga besar Tan Malaka dan didorong sejarawan Belanda, Harry A. Poeze, rumah gadang Tan Malaka dijadikan Musem dan Pustaka Tan Malaka. 

    Sekreraris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar mengatakan tahun ini belum ada anggaran untuk perawatan rumah kelahiran Tan Malaka dan sejumlah pahlawan nasional asal Sumatera Barat. "Kami membangun tugu PDRI di Limapuluh Kota," ujarnya seusai malam persepsi HUT Kemerdekaan RI ke-70 bersama veteran di Auditorium Gubernuran, Senin malam, 17 Agustus 2015.

    Pemerintah Provinsi, kata Ali, tetap bertekad membenahi rumah pahlawan, seperti Tan Malaka dan Sutan Syahrir.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.