PDIP Tuding Media Pelintir Omongan Mega Soal Pembubaran KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan saat membuka Sekolah Calon Kepala Daerah di Kantor DPP Partai PDI Perjuangan, Jakarta, 28 Juni 2015. Sekitar 70 calon kepala daerah akan dibekali pengetahuan untuk memenangkan Pilkada. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan saat membuka Sekolah Calon Kepala Daerah di Kantor DPP Partai PDI Perjuangan, Jakarta, 28 Juni 2015. Sekitar 70 calon kepala daerah akan dibekali pengetahuan untuk memenangkan Pilkada. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto menyesalkan pemberitaan media yang tidak akurat tentang pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Fraksi PDIP menganggap ucapan Mega tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditafsirkan terlalu jauh.

    "Ibu Mega sudah dijelekkan namanya dengan pemberitaan salah ini. Kami pertimbangkan langkah hukum, baik somasi atau lainnya," kata Bambang dalam pesan singkatnya, Rabu, 19 Agustus 2015.

    Selama presiden kelima Indonesia itu berpidato, kata Bambang, ia dan rekan-rekan di DPR mendengarkan dengan seksama. Tak sekali pun keluar pernyatan pembubaran KPK. Yang ada, kata dia, adalah Mega meminta pejabat publik berhenti korupsi agar kinerja lembaga ad hoc itu dianggap sukses. "Apalagi kami melihat dan membaca reaksi di media sosial yang seolah-olah mendengarkan pemberitaan itu benar. Wajar kami marah," ujar Bambang.

    Sebelumnya, Megawati menjadi pembicara kunci di seminar konstitusi "Mengkaji Wewenang MPR dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" yang digelar MPR, Selasa, 18 Agustus 2015.

    Saat itu Mega berkata, "Seharusnya kita memberhentikan yang namanya korupsi, sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc dan harus sementara ini saja dapat dibubarkan."

    Megawati menyadari pernyataannya itu akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bahkan dirinya bisa di-bully atau dirisak karena dianggap beratraksi. Namun Megawati menegaskan alasannya sangat logis. Sebab, apabila tidak ada korupsi, tentu saja KPK tidak ada lagi.

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.