Pukat: Pernyataan Mega Lemahkan Pemberantasan Korupsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, memberikan kuliah umum dalam peringatan ke-50 tahun Lembaga Ketahanan Nasional di Gedung Lemhanas, Jakarta, 28 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, memberikan kuliah umum dalam peringatan ke-50 tahun Lembaga Ketahanan Nasional di Gedung Lemhanas, Jakarta, 28 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Yogyakarta - Peneliti senior di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim  tersenyum geli soal pernyataan presiden kelima Megawati Sukarno Puteri tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan itu, menurutnya, justru melemahkan gerakan pemberantasan korupsi yang sering berubah bentuk.

    "Pemikiran tentang KPK sebagai lembaga adhoc sangat memperihatinkan. Pemikiran tersebut sangat mengganggu. Kalau mau diperiksa, tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga adhoc pemberantasan korupsi," kata Hifdzil, Selasa malam, 18 Agustus 2015.

    Ia menambahkan, jika pada awalnya pembuat undang-undang menginginkan lembaga adhoc, dengan harapan kepolisian dan kejaksaan akan membaik dengan cepat, juga tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menetapkan ke-adhoc-an KPK.  Apalagi, dua lembaga itu masih berbenah waktu demi waktu.

    Ia juga menyatakan, jika kuncinya ada di pejabat yang melakukan pengakuan dosa, KPK tetap dibutuhkan untuk terus mendesain pencegahan korupsi. Sebab, kejahatan korupsi berkembang sangat masif. Para koruptor memutar strategi untuk mengklamufasekan tindakan koruptif yang dilakukan 'by design'. "Sehingga, keinginan untuk membubarkan KPK dengan alasan declare pejabat jadi kuncinya sangatlah membingungkan," kata Boy, panggilan akrab Higdzil.

    Tampaknya, ia menegaskan  pendapat Megawati tersebut tidak mendapatkan tempat yang pas dalam usaha pemberantasan korupsi di Indobesia. Sebaliknya, komentar itu sangat melemahkan pemberantasan korupsi yang saat ini sedang mencari bentuknya.

    Saat berpidato dalam seminar konstitusi di gedung DPR, Megawati mengatakan lembaga-lembaga adhoc itu sebenarnya dapat dibubarkan karena sifatnya sementara. "Seharusnya kita memberhentikan yang namanya korupsi, sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat dibubarkan," kata Megawati di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2015.

    Megawati mengatakan KPK memiliki alasan yang kuat saat dibentuk, yaitu untuk memberantas korupsi. Menurut Megawati, keberadaan institusi itu tidak diperlukan apabila korupsi sudah ditangani dengan baik. "Kalau sekarang putar-putar terus, sampai kapan (keberadaan) KPK, padahal pembentukannya memiliki alasan," ujar Megawati.

    M SYAIFULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.