Badan Lingkungan Semarang Bidik Pengusaha Pengepras Bukit  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga dari dusun Gondanglutung membentangkan spanduk saat aksi unjuk rasa di depan balai desa Donoharjo, untuk menolak penambangan pasir liar menggunakan alat berat di sungai Boyong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 9 Mei 2015. Aksi unjuk rasa ini sudah yang ketiga kalinya namun masih saja belum mendapatkan tanggapan dari instansi terkait seperti Dinas Sumberdaya Air dan Energi Mineral Kabupaten Sleman. TEMPO/Pius Erlangga.

    Sejumlah warga dari dusun Gondanglutung membentangkan spanduk saat aksi unjuk rasa di depan balai desa Donoharjo, untuk menolak penambangan pasir liar menggunakan alat berat di sungai Boyong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 9 Mei 2015. Aksi unjuk rasa ini sudah yang ketiga kalinya namun masih saja belum mendapatkan tanggapan dari instansi terkait seperti Dinas Sumberdaya Air dan Energi Mineral Kabupaten Sleman. TEMPO/Pius Erlangga.

    TEMPO.CO, Semarang - Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, Jawa Tengah, segera menuntut penambang ilegal yang selama ini dituding merusak lingkungan di sejumlah wilayah di Kota Semarang. “BLH sedang fokus menelusuri kerusakan lingkungan di sejumlah bukit kawasan Tembalang yang kondisinya sudah rusak parah,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang Gunawan Saptogiri, Selasa, 18 Agustus 2015.

    Sejumlah kerusakan lingkungan bukit di Kota Semarang akibat penambangan liar itu berada di Kecamatan Ngalian, Tugu, dan merambah ke Kecamatan Tembalang serta Gunungpati. Di kawasan itu dulu merupakan bukit menjulang sebagai daerah resapan di kawasan Semarang atas, tetapi kini sudah lenyap. Bukit itu dikepras untuk kepentingan reklamasi di kawasan teluk Kota Semarang. “Ada aktor besar di balik penambangan sejumlah bukit itu,” ujar Gunawan. Namun, katanya, saat ini yang baru tampak terlibat warga biasa. “Cukongnya masih dalam penelusuran.”

    Menurut Gunawan, penambang hanya bisa diajukan secara perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. “Sanksinya ya perdata mengembalikan kerusakan lingkungan,” katanya.

    Ketua Program Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah Arief Zayyin menilai penambangan ilegal di Kota Semarang memanfaatkan penduduk di sekitar kawasan penambangan. “Pola perusakan lingkungan itu untuk menutup siapa aktor pelaku utama yang saat ini tak pernah tersentuh hukum,” kata Arief .

    Menurut dia, penambang ilegal yang merusak bukit itu dilakukan pemodal besar dengan cara membeli lahan dan menyediakan alat berat. “Modal biaya penambangan itu mahal. Apa mungkin rakyat punya mesin pengeruk,” ujarnya.

    Walhi Jawa Tengah mencatat modus penambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan besar untuk kepentingan reklamasi Teluk Kota Semarang itu melalui dua tahap. Pertama, pengusaha membeli lahan bukit di Kecamatan Ngalian dan Tugu yang kemudian dikepras secara langsung dengan alat berat untuk memenuhi target reklamasi.

    Di kawasan Kecamatan Tembalang itu pengusaha memanfaatkan masyarakat setempat pemilik lahan yang dicurigai dijual ke perusahaan besar. Salah satu penambangan itu berlangsung di satu bukit kawasan Kelurahan Mangunharjo dan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. “Pelakunya penduduk sekitar,” kata Arief.

    EDI FAISOL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.