Isu Terorisme, Luhut: Jangan Bertumpu pada Aparat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengamati petugas kepolisian yang berjaga dan menggeledah warung ponsel milik terduga teroris di Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah, 13 Agustus 2015. TEMPO/Bram Selo Agung

    Warga mengamati petugas kepolisian yang berjaga dan menggeledah warung ponsel milik terduga teroris di Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah, 13 Agustus 2015. TEMPO/Bram Selo Agung

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masyarakat harus tanggap dengan kondisi sekitar yang memungkinkan adanya pergerakan teroris. Dia mengimbau masyarakat agar tidak selalu bertumpu pada aparat keamanan.

    "Masyarakat harus punya sense of belonging. Sama-sama menjaga, jangan hanya bertumpu pada aparat keamanan," ucapnya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2015.

    Luhut juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan sikap-sikap yang aneh atau penemuan barang-barang mencurigakan kepada polisi. Hal itu, ujar dia, untuk mengantisipasi pergerakan teroris, termasuk teror bom. "Saya kira media juga perlu mengedepankan isu ini," tuturnya.

    Sebelumnya, polisi menangkap tiga terduga teroris jaringan Negara Islam Irak dan Suriah di Solo, Jawa Tengah. Sejumlah barang bukti berupa atribut ISIS beserta alat dan bahan peledak disita polisi.

    Luhut mengatakan isu terorisme tidak akan ada habisnya. Semua daerah di Indonesia, ucap dia, berpotensi menjadi sasaran teroris. Karena itu, ia akan membahas isu terorisme dan keamanan lain bersama jajaran kementeriannya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

    "Kapolri sudah melaporkannya, dan kami akan pantau terus. Tinggal bagaimana kita menghadapinya," ujar mantan Kepala Staf Kepresidenan itu

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.