SBY Tak Hadiri HUT RI di Istana, Ruhut: Tak Usah Khawatir

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono menyalami warga ditengah istrinya, Ani Yudhoyono yang asik memotret kegiatan lomba Panjat Pinang dalam perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Lapangan Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 16 Agustus 2015. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

    Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono menyalami warga ditengah istrinya, Ani Yudhoyono yang asik memotret kegiatan lomba Panjat Pinang dalam perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Lapangan Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 16 Agustus 2015. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menghadiri upacara perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-70 di Istana Merdeka. SBY tidak bisa mengikuti upacara tersebut lantaran sedang melakukan serangkaian kegiatan di Pacitan, Jawa Timur.

    "Pak SBY itu memang acaranya padat sekali, menjadi keynote speaker di beberapa negara, lalu saat kembali sudah dijadwalkan di Yogyakarta dan Pacitan," ucap Ruhut di Istana Merdeka, Senin, 17 Agustus 2015. "Tapi tidak usah khawatir, komunikasi terjalin sangat baik antara SBY dan Pak Jokowi."

    Apalagi, ujar Ruhut, setelah Luhut Binsar Pandjaitan dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, hubungan SBY dengan Jokowi semakin akrab. "Jadi tidak ada masalah dengan ketidakhadiran Pak SBY dalam upacara di Istana kali ini," tuturnya.

    Tak hadir dalam peringatan HUT kemerdekaan RI ke-70 di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia periode 2004-2014 tersebut mengikuti upacara kemerdekaan di halaman kantor Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Senin, 17 Agustus 2015.

    REZA ADITYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.