HUT RI, Penumpang Berebut Tiket Kereta Api Gratis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi antre tiket kereta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ilustrasi antre tiket kereta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Kediri - Ratusan warga berebut tiket kereta api gratis yang diobral PT Kereta Api Indonesia dalam peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Sebanyak 150 tiket jurusan Surabaya–Malang ludes dalam waktu dua jam.

    Sejak antrean loket dibuka pukul 06.00 WIB, ratusan orang berjubel di Stasiun Kereta Api Kediri. Mereka adalah calon penumpang jurusan Surabaya dan Malang yang berharap mendapat tiket gratis yang hanya tersedia pada hari ini. “Kapan lagi bisa naik kereta gratis,” kata Sriani, calon penumpang KA Penataran saat mengantre, Senin, 17 Agustus 2015.

    Bersama ratusan calon penumpang lain, Sriani harus rela tiba di stasiun sebelum loket dibuka. Selain berburu tiket gratis, calon penumpang memilih jadwal berangkat pagi hari agar tak kemalaman tiba di tempat tujuan.

    Walhasil, sebanyak 150 tiket KA Penataran jurusan Surabaya-Malang lewat Kediri ludes hanya dalam tempo dua jam. Para penumpang yang tak kebagian tiket gratis terpaksa membeli dengan harga normal. Mereka berharap program tiket gratis untuk membantu masyarakat pengguna kereta ekonomi ini tak hanya diberlakukan pada hari kemerdekaan. “Semoga tiap hari besar nasional ada tiket gratis,” ucap Warsito, calon penumpang yang hendak ke Malang.

    Humas PT KAI Daerah Operasional VII Madiun Eko Budianto mengatakan program tiket gratis berlaku secara nasional pada hari ini. PT KAI hanya mengoperasikan kereta ekonomi jalur pendek dan kereta rel diesel dalam program ini, yakni KA Rapih Doho, KA Penataran jurusan Surabaya–Malang, dan KRD Surabaya–Kertosono–Surabaya. “Ini bentuk kepedulian PT KAI kepada masyarakat pengguna kereta api,” kata Eko.

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.