Cita-cita Bung Hatta Belum Tercapai, Banyak Rakyat Miskin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meutia Farida Hatta menjawab pertanyaan media di acara Napak Tilas Proklamasi Republik Indonesia di Tugu Proklamasi, Jakarta, 16 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Meutia Farida Hatta menjawab pertanyaan media di acara Napak Tilas Proklamasi Republik Indonesia di Tugu Proklamasi, Jakarta, 16 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Meutia Farida Hatta, putri Proklamator dan Wakil Presiden Indonesia pertama Mohammad Hatta mengatakan hingga ulang tahun ke-70 Kemerdekaan Indonesia, cita-cita yang ayahnya belum tercapai.

    "Cita-cita Bung Hatta belum tercapai. Masih banyak rakyat Indonesia yang sejak lahir hingga meninggal dunia dalam keadaan miskin," ujar Meutia seperti dilansir Antara, saat Napak Tilas 70 Tahun Kemerdekaan RI, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu 16 Agustus 2015.

    Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia periode 2004-2009 ini mengatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia berbeda jauh dengan warga yang memiliki kondisi ekonomi yang baik. "Pemberdayaan manusia, pembentukan semangat dan karakter, serta minat kewirausahaan harus ditingkatkan, bukan hanya oleh pemerintah namun juga masyarakat," ujarnya.

    Doktor Antropologi dari Universitas Indonesia ini juga menyadari pentingnya peranan generasi muda dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Meutia Hatta berpesan agar para pemuda Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa.

    "Indonesia harus lebih maju dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Generasi peneruslah yang bertugas menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa," kata dia.

    Acara Napak Tilas Proklamasi yang berawal dari Gedung Pancasila dan berakhir di Tugu Proklamasi. Selain Meutia Hatta, acara itu juga dihadiri beberapa tokoh dan pejabat, yaitu Wakil Presiden Indonesia ke-6 Try Sutrisno serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, termasuk keluarga tokoh kemerdekaan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.