Target Tak Pernah Tercapai, Wacana Swasembada Sapi Perlu Dievaluasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sapi impor diturunkan dari kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Juni 2014. TEMPO/Tony Hartawan

    Sapi impor diturunkan dari kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Juni 2014. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO , Yogyakarta:  Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada,  Ali Agus mengatakan wacana swasembada daging sapi, yang menjadi target pemerintah tapi kerap tidak tercapai, perlu dievaluasi. Dia khawatir keseimbangan antara konsumsi dan suplai daging sapi yang selalu timpang dan memicu gejolak harga membuat pemerintah lalai dalam memperhatikan sektor peternakan lain.

    "Ganti saja dengan swasembada protein hewani," kata Ali usai pertemuan Forum Dekan Peternakan membahas krisis sapi nasional di UGM pada Ahad, 16 Agustus 2015.

    Ali mengeluhkan terus berulangnya fluktuasi harga daging sapi di pasar nasional. Sumber masalahnya, menurut dia, karena keseimbangan antara suplai dan permintaan daging sapi kerap timpang. Sementara itu, banyak paket kebijakan  belum bisa menguatkan pondasi sektor peternakan sapi domestik.

    Menurut Ali, target swasembada sumber protein hewani perlu dicanangkan agar pemerintah menyusun paket kebijakan yang menjangkau seluruh sektor peternakan. Sektor peternakan kambing, unggas dan perikanan juga penting mendapatkan perhatian. "Selama ini, mayoritas anggaran dan kebijakan lebih banyak berfokus ke sapi."

    Ali mencontohkan kondisi pasar daging unggas sekarang memang masih dalam kondisi stabil. Akan tetapi, dia mengingatkan, perkembangan sektor kuliner berbahan daging unggas dan telur yang pesat di banyak kawasan berpotensi membuat angka konsumsi komoditas tersebut melonjak. "Masalah keseimbangan suplai dan permintaan di pasar unggas, ikan dan sumber protein hewani lain perlu segera jadi perhatian pemerintah," kata dia.

    ADDI MAWAHIBUN IDHOM



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.