Ini Alasan Pembangunan Megaproyek Gedung DPR Belum Disetujui Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2015. Dalam Sidang Bersama DPR-DPD ini Presiden Joko Widodo sekaligus menyampaikan pidato Kenegaraannya untuk pertama kali. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Suasana Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2015. Dalam Sidang Bersama DPR-DPD ini Presiden Joko Widodo sekaligus menyampaikan pidato Kenegaraannya untuk pertama kali. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum menyetujui pembangunan kawasan terpadu parlemen yang terdiri atas tujuh bangunan di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden pasti memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga belum menandatangani prasasti pembangunan megaproyek itu.

    "Beliau kalau belum tanda tangan kan pasti masih ada yang dipertimbangkan," kata Pramono kepada Tempo, Ahad, 16 Agustus 2015.

    Menurut Pramono, sebelum menandatangani sesuatu, baik prasasti maupun dokumen, Presiden pasti terlebih dulu mengkaji dengan teliti serta mengikuti prosedur tertentu. Presiden, kata dia, pasti tidak akan gegabah menandatangani sesuatu. "Ini perlu dikaji dulu." 

    Dalam pidato kenegaraan Jumat lalu, Presiden Jokowi menolak menandatangani prasasti simbol pembangunan tujuh proyek di kompleks parlemen. Padahal dalam pembukaan rapat paripurna DPR masa sidang 2015-2016, Ketua DPR Setya Novanto meminta Presiden membubuhkan tanda tangannya.

    Proyek Dewan ini diprediksi menghabiskan dana sekitar Rp 124 miliar. Rencana pembangunan kawasan terpadu ini dimunculkan pada Maret lalu. DPR menggagas pembangunan museum, perpustakaan, pusat kunjungan parlemen, pusat kajian legislasi, dan ruang anggota Dewan.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Yang Datang ke Istana, Ada Nadiem Makarim dan Tito Karnavian

    Seusai pelantikannya, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah nama ke Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2019. Salah satunya, Tito Karnavian.