Salah seorang tokoh masyarakat Sukasari, Dirman, mengatakan, selama 70 tahun Indonesia merdeka, pemerintah pusat abai terhadap kondisi memprihatinkan warga dan wilayah sebrang waduk Jatiluhur yang telah mengorbankan tanah, tenaga dan pikiran, air mata bahkan darah dalam pembangunan proyek waduk Jatiluhur di era Presiden Soekarno hingga dioperasikannya saat rezim Soeharto berkuasa dan presiden selanjutnya hingga Joko Widodo, sekarang.
Janji membangunkan jalan permanen di bibir pantai hingga tersambung ke Jatiluhur pada saat proyek pembangunan waduk serbaguna berlangsung di tahun 60-an hanya bualan belaka.
Karena, sampai sekarang janji itu pun tak direalisasikan. Waduk Jatiluhur yang memiliki pembangkit listrik, tak memberikan satu watt pun strumnya buat kepentingan warga Sukasari. "Kami malah dapat pasokan listrik dari PLN Karawang. Kan sangat ironis?"
Lalu, air waduk Jatiluhur yang menjadi pemasok air irigasi buat 240 ribu hektare lahan sawah di Pantura Jawa Baratair baku warga Jakarta dan industri di Karawang Bekasi, setetes pun tak dirasakan petani Sukasari. "Termasuk air baku buat air bersihnya, kami sama sekali tak kebagian," Dirman menumpahkan kekecewaannya.
Dirman mengharapkan pemerintah pusat turun tangan ikut membantu Pemkab Purwakarta buat mendanai pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, pertanian, pendidikan dan kesehatan sebagai kompensasi 70 Indonesia merdeka tetapi masih hidup dalam bekapan penderitaan. "Terus terang kami belum merasakan nikmatnya hasil kemerdekaan," ia menegaskan.
Ia mengungkapkan, meski jarak Sukasari berada berjarak dengan para pemangku kekuasaan negara di Jakarta, tetapi, kondisinya, nyaris sama persis dengan saudara mereka yang hidup di Provinsi Papua. "Sangat menyedihkan," Dirman lagi-lagi menyampaikan kesedihannya.
Selanjutnya: Apa kata Bupati Purwakarta?
