Absen di Istana, Menteri Tjahjo Akan Upacara di Perbatasan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kanan), mendengarkan Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kanan), mendengarkan Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan absen dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Tjahjo memilih memimpin upacara di daerah perbatasan.

    Tjahjo akan mengikuti upacara di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Daerah ini berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Ia mengaku telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo. "Iya diizinkan, tapi memang hanya saya, beliau inginkan sebagian besar menteri di istana," ujar Tjahjo melalui pesan pendek, Ahad, 16 Agustus 2015.

    Tjahjo bertolak ke Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Ahad, 16 Agustus 2015, dan melanjutkan perjalanan ke Tarakan, Kalimantan Utara. Kemudian, Senin pagi, Tjahjo dan rombongan menuju Long Nawang. Perjalanan ke Long Nawang dari Tarakan membutuhkan waktu dua jam.

    Desa Long Nawang merupakan ibu kota Kecamatan Kayan Hulu dengan luas 1.594,93 kilometer persegi. Desa ini dialiri Sungai Kayan yang membentang dari kecamatan Kayan Selatan sampai Kecamatan Kayan Hilir. Sebelah barat Kayan Hulu berbatasan langsung dengan Serawak. Sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hilir, sebelah selatan dengan Kecamatan Kayan Selatan, dan sebelah timur dengan Kecamatan Sungai Boh.

    Ke depan, Tjahjo akan mengusulkan agar upacara kemerdekaan tak selalu dilakukan di Istana. Alasannya, supaya rakyat bisa ikut serta dalam upacara bersama Presiden. "Kalau di lapangan terbuka bersama rakyat lebih bagus," katanya.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.