Ditanya Soal Pidato Jokowi, Yusril: Kebanyakan Seremonial!

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua DPR Setya Novanto berdoa pada Sidang Tahunan MPR tahun 2015 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2015.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua DPR Setya Novanto berdoa pada Sidang Tahunan MPR tahun 2015 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi hukum sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pidato Presiden Joko Widodo soal hukum yang disampaikan saat mengikuti sidang tahunan DPR, DPD, MPR kemarin, hanya bentuk seremonial saja.

    "Ah, cuma seremonial aja. Kebanyakan seremonialnya," kata Yusril di Masjid Al-Furqon, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Agustus 2015. Saat ditanya lebih lanjut, Yusril enggan berkomentar dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut.

    Berita Menarik
    Nih, Alasan Aurel Hermansyah Dicap Anak Durhaka oleh Haters
     

    Mau Tahu Sikap Pacar yang Sebenarnya? Coba Lakukan Ini

    Presiden Joko Widodo di depan anggota MPR/DPR/DPD menyesalkan hubungan antarlembaga penegak hukum yang jauh dari tenggang rasa. Jokowi mengimbau seluruh bangsa dan lembaga negara serta lembaga hukum untuk meningkatkan tata krama dan toleransi.

    "Masalah utama menipisnya nilai kesantunan, tata krama, mengeringnya kultur tenggang rasa di antara lembaga hukum, media, dan organisasi masyarakat," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan menjelang HUT Kemerdekaan ke-70, Jumat, 13 Agustus 2015.

    Jokowi mengatakan menurunnya rasa toleransi, tata krama dalam hidup berbangsa antara lain dipicu oleh kecenderungan untuk menyuarakan kepentingan dengan bebas. Kunci mengatasi masalah bangsa adalah persatuan antar pemimpin, lembaga negara, masyarakat. "Seperti awal kemerdekaan, dalam kondisi sulit kita harus tetap utuh."

    DIAH HARNI SAPUTRI (MAGANG) | ANANDA TERESIA

    Berita Populer 
    Sepasang Kekasih Daftar Jadi Sopir Go-Jek Demi Biaya Nikah

    KERETA CEPAT: Pengalaman Naik Kereta Secepat Peluru


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.